Deputi Penindakan KPK Karyoto (tengah) saat memberikan keterangan pers legislator Sumatra Utara (Sumut) Nurhasanah (NHS) terkait kasus suap kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Foto: via YouTube KPK RI
Deputi Penindakan KPK Karyoto (tengah) saat memberikan keterangan pers legislator Sumatra Utara (Sumut) Nurhasanah (NHS) terkait kasus suap kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Foto: via YouTube KPK RI

KPK Tahan Eks Legislator Sumut dari Fraksi Demokrat

Nasional Kasus Suap gatot pujo nugroho
Fachri Audhia Hafiez • 14 Oktober 2020 17:27
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) Nurhasanah (NHS) terkait kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Eks legislator dari Fraksi Partai Demokrat tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 30 Januari 2020.
 
"Setelah memeriksa saksi dengan jumlah 59 orang, KPK kembali melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka yakni NHS," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Oktober 2020.
 
Nurhasanah ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Rabu, 14 Oktober 2020 hingga Senin, 2 November 2020. "Ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK di Kavling K4 Gedung Merah Putih KPK," ujar Karyoto.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nurhasanah merupakan satu dari 14 eks legislator Sumut yang terjerat kasus rasuah ini. Tersangka lainnya, yakni Robert Nainggolan, Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, dan Ahmad Hosein Hutagulung. Kemudian Syamsul Hilal, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.
 
Baca: Eks Legislator Sumut Diperiksa Sebagai Tersangka Suap
 
Sebanyak 13 tersangka ditahan oleh KPK pada Juli 2020. Sedangkan penahanan Nurhasanah diduga tertunda lantaran sempat dinyatakan reaktif virus korona (covid-19).
 
Seluruh tersangka diduga berjemaaah menerima 'uang ketok palu' dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Para tersangka diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp377,5 juta hingga Rp777,5 juta.
 
Duit tersebut untuk memuluskan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012 hingga 2014, persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013 dan 2014, pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan 2019, serta menolak penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.
 
Belasan anggota DPRD itu melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
 
Dalam proses penyidikan perkara ini, KPK juga telah menyita uang pengembalian para tersangka dan saksi senilai Rp3,732 miliar.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif