Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

Eks Legislator Sumut Diperiksa Sebagai Tersangka Suap

Nasional Kasus Suap gatot pujo nugroho
Fachri Audhia Hafiez • 14 Oktober 2020 12:20
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan legislator Sumatra Utara Nurhasanah (N) sebagai tersangka kasus suap kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Kasus tersebut juga menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020.
 
Nurhasanah pernah dipanggil dengan kapasitas serupa pada akhir Juli 2020. Namun, ia tidak hadir lantaran reaktif virus korona (covid-19).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nurhasanah berkondisi sehat saat menjalani pemeriksaan kali ini. Namun, KPK enggan membeberkan lebih dalam seputar materi pemeriksaan penyidik.
 
Sebanyak 14 legislator Sumut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Nurhasanah. KPK telah menahan 13 tersangka suap.
 
Ketigabelas tersangka itu ialah Robert Nainggolan, Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, dan Ahmad Hosein Hutagulung. Kemudian Syamsul Hilal, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.
 
Seluruh tersangkan diduga berjemaaah menerima 'uang ketok palu' dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Duit tersebut untuk memuluskan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012 hingga 2014; persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013 dan 2014; pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan 2019; serta menolak penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.
 
Belasan anggota DPRD itu melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif