Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane (kanan). Foto: MI/Susanto.
Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane (kanan). Foto: MI/Susanto.

Surat Jalan Djoko Tjandra Diduga dari Polri

Nasional kasus korupsi Djoko Tjandra
Kautsar Widya Prabowo • 15 Juli 2020 11:39
Jakarta: Indonesia Police Watch (IPW) menyebut Badan Reserse dan Kriminal (Bareksrim) Polri mengeluarkan surat jalan kepada buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Surat jalan itu membuat Djoko leluasa bepergian.
 
Dari data yang diperoleh IPW, surat jalan untuk buronan kelas kakap itu dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, pada 18 Juni 2020. Surat jalan itu ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.
 
Surat berisi kepergian Djoko dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat, pada 19 Juni 2020 dan kembali pada 22 Juni 2020. Dalam surat jalan tersebut, Djoko berstatus sebagai konsultan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang menjadi pertanyaan IPW, apakah mungkin sekelas jenderal bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Kepala Biro Karokorwas PPNS Bareskrim Polri berani mengeluarkan surat jalan untuk seorang buronan kakap sekelas Djoko Tjandra," ujar Presidium IPW Neta S Pane, melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Juli 2020.
 
Neta menduga ada yang memerintahkan Prasetyo untuk memberikan surat jalan kepada Djoko. Sebab, Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS yang dipimpin Prasetyo tidak punya urgensi untuk mengeluarkan surat jalan.
 
"Apakah ada sebuah persekongkolan jahat untuk melindungi Djoko Tjandra?" ujar dia.
 
Surat Jalan Djoko Tjandra Diduga dari Polri
Surat jalan untuk buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra yang diduga dari Polri. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
 
Baca: Bukti Keterlibatan Instansi dalam Kasus Djoko Tjandra Dikirim ke DPR
 
Neta meminta Komisi III DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kemungkinan adanya persekongkolan jahat untuk melindungi Djoko yang menjadi buronan itu. Komisi III DPR juga diminta merekomendasikan pencopotan terhadap Prasetyo dari jabatanya dan diperiksa oleh Propam Polri.
 
"Prasetyo Utomo sendiri adalah alumni Akpol 1991, teman satu Angkatan dengan Kabareskrim Komjen Sigit," ujar dia.
 

(AZF)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif