Jakarta: Pemotongan dana bantuan sosial tunai (BST) disebut tengah marak terjadi di sejumlah daerah. Hal ini pernah ditemukan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat blusukan di Tangerang, Banten, Rabu, 28 Juli 2021. Saat itu, Risma mendapat keluhan masyarakat terkait pemotongan BST sebesar Rp50 ribu per warga.
Pelaksana Tugas Juru Bicara (Jubir) Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati, menegaskan pemerintah daerah (pemda) harus meningkatkan pengawasan terkait penyaluran BST.
"Pemda harus lebih tanggap melihat situasi yang ada di masyarakat. Kita tidak bisa menoleransi dengan dalih apa pun,” kata Maryati dalam tayangan Primetalk Metro TV pada Jumat, 30 Juli 2021.
KPK mencatat, sejak Mei hingga Desember 2020, ada 1.980 keluhan dilaporkan oleh masyarakat melalui platform dalam jaringan KPK, yakni Jaga.id. Bahkan, ditemukan data sebanyak 16 juta orang tidak sepadan dengan nomor induk kependudukan (NIK).
"Akurasi data ini masih menjadi PR kita bersama. Kajian KPK pada 2020 menemukan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ini kondisinya masih buruk," kata Maryati.
Program bantuan sosial dalam bentuk tunai dinilai memiliki risiko penyelewengan yang lebih rendah. Namun, Maryati menjelaskan tidak menutup kemungkinan terjadinya pemotongan BST, khususnya yang menimpa masyarakat kelas bawah di tengah kondisi pandemi covid-19.
Baca: Jangan Takut, Warga Tangerang Bisa Lapor Jika Bansos Disunat
Melalui rapat dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ace Hasan Syadzily menyatakan persoalan data selalu menjadi pangkal terkait penyaluran BST kepada masyarakat.
"Masyarakat sebaiknya ikut mengawasi program bansos itu. Supaya tidak menimbulkan fitnah dan kecemburuan sosial, agar transparan," ujar Syadzily.
Maryati pun tak henti mengingatkan masyarakat agar lebih berani melaporkan berbagai keluhan. Ia menambahkan masyarakat dapat mengunjungi laman Jaga.id dan membaca literasi yang tertera guna memahami sistem penyaluran bansos. (Nadia Ayu)
Jakarta: Pemotongan dana bantuan sosial tunai (BST) disebut tengah marak terjadi di sejumlah daerah. Hal ini pernah ditemukan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat blusukan di Tangerang, Banten, Rabu, 28 Juli 2021. Saat itu, Risma mendapat keluhan masyarakat terkait pemotongan BST sebesar Rp50 ribu per warga.
Pelaksana Tugas Juru Bicara (Jubir) Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati, menegaskan pemerintah daerah (pemda) harus meningkatkan pengawasan terkait penyaluran BST.
"Pemda harus lebih tanggap melihat situasi yang ada di masyarakat. Kita tidak bisa menoleransi dengan dalih apa pun,” kata Maryati dalam tayangan Primetalk
Metro TV pada Jumat, 30 Juli 2021.
KPK mencatat, sejak Mei hingga Desember 2020, ada 1.980 keluhan dilaporkan oleh masyarakat melalui platform dalam jaringan KPK, yakni Jaga.id. Bahkan, ditemukan data sebanyak 16 juta orang tidak sepadan dengan nomor induk kependudukan (NIK).
"Akurasi data ini masih menjadi PR kita bersama. Kajian KPK pada 2020 menemukan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ini kondisinya masih buruk," kata Maryati.
Program bantuan sosial dalam bentuk tunai dinilai memiliki risiko penyelewengan yang lebih rendah. Namun, Maryati menjelaskan tidak menutup kemungkinan terjadinya pemotongan BST, khususnya yang menimpa masyarakat kelas bawah di tengah kondisi pandemi covid-19.
Baca:
Jangan Takut, Warga Tangerang Bisa Lapor Jika Bansos Disunat
Melalui rapat dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ace Hasan Syadzily menyatakan persoalan data selalu menjadi pangkal terkait penyaluran BST kepada masyarakat.
"Masyarakat sebaiknya ikut mengawasi program bansos itu. Supaya tidak menimbulkan fitnah dan kecemburuan sosial, agar transparan," ujar Syadzily.
Maryati pun tak henti mengingatkan masyarakat agar lebih berani melaporkan berbagai keluhan. Ia menambahkan masyarakat dapat mengunjungi laman Jaga.id dan membaca literasi yang tertera guna memahami sistem penyaluran bansos.
(Nadia Ayu) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
