Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah. Dokumentasi/ Antara
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah. Dokumentasi/ Antara

Jangan Takut, Warga Tangerang Bisa Lapor Jika Bansos Disunat

Nasional tri rismaharini korupsi bansos Virus Korona Bantuan Langsung Tunai pandemi covid-19
Hendrik Simorangkir • 29 Juli 2021 10:22
Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang menyatakan tidak akan menoleransi oknum baik di tingkat RT/RW PSM maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial covid-19.
 
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, mengatakan pungutan liar tersebut bisa merugikan warga termasuk bantuan pendamping Program Keluarga harapan (PKH).
 
"Jika ada yang mengetahui atau mengalami adanya tindakan tersebut, silahkan dilaporkan ke pihak berwajib, tidak perlu takut. Apapun jenis bantuannya, baik BST, BPNT maupun PKH, jika ada pungutan silahkan laporkan," kata Arief di Kota Tangerang, Kamis, 29 Juli 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Ratusan Hektare Sawah di Manggarai Barat Kekeringan
 
Arief menjelaskan Pemkot Tangerang juga telah meminta jajaran kepolisian dan Kejaksaan Negeri untuk menindak tegas para pelaku pungutan liar yang merugikan masyarakat, khususnya penerima bansos. "Silahkan dilaporkan dan akan ditindak dengan tegas," jelas Arief.
 
Sebelumnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, melakukan inspeksi mendadak kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/ Program Sembako di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu, 28 Juli 2021.
 
Salah seorang warga, Aryanih yang menerima BPNT mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu terkait dengan program bantuan yang ia terima dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
 
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apapun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," ungkap Risma saat berbincang dengan Aryanih.
 
Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, yang juga menerima BPNT, tapi harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp200 ribu per bulan.
 
"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp177 ribu dari yang seharusnya Rp200 ribu, jadi ada selisih Rp23 ribu. Coba bayangkan Rp3 ribu dikali 18,8 juta," jelas Risma.
 
 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif