Penyidik KPK Novel Baswedan. Foto: YouTube/Poros Benhil Chanel
Penyidik KPK Novel Baswedan. Foto: YouTube/Poros Benhil Chanel

Kala Novel Baswedan Siap Mundur

Nasional novel baswedan Revisi UU KPK
M Rodhi Aulia • 17 September 2019 09:56
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mendengar isu radikal dan 'polisi taliban' yang disematkan kepada dirinya dan institusinya. Novel mengaku siap angkat kaki dari KPK jika tuduhan itu benar.
 
"Saya tantang bahwa itu isu yang tidak benar. Seandainya benar, saya siap mengundurkan diri sekarang juga," kata Novel dalam sebuah video yang diunggah Poros Benhil Chanel di YouTube, Selasa, 17 September 2019.
 
Novel menilai tuduhan itu sengaja diembuskan pihak yang ingin membungkam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Novel menegaskan pihaknya tetap fokus bekerja lebih keras walau diterpa isu miring.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita di sini karena punya nasionalisme yang kuat, kita punya jiwa-jiwa patriotik yang besar. Kenapa? Kalau tidak punya nasionalisme kuat yang ingin Indonesia maju, ingin bangsa kita kuat, tentu tidak ada yang mau di KPK dengan risiko yang banyak, direcoki, dikerjain orang, tidak mungkin (mau)," beber dia.
 
Kerabat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini juga membantah pengajian dan dakwah di KPK disusupi paham radikal atau terlarang lainnya. Bagi dia, internal KPK tidak akan mungkin menerima paham terlarang tersebut.
 
"Karena di KPK, orangnya terdidik, cerdas. Kami bukan orang awam. Kami punya pengetahuan yang cukup. Seandainya ada yang bicara paham tidak benar, pasti diprotes," terang dia.
 
Sementara itu, Novel juga menyinggung aksi sejumlah pegawai yang menolak rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penolakan itu, kata dia, sebagai bentuk kekhawatiran bila KPK melemah di masa mendatang.
 
"Kalau UU KPK diubah dengan cara melemahkan, saya yakin untuk memulihkan, hampir tidak mungkin lagi. Karena itu maka, karena kita sayang negeri ini, maka kita ingin menunjukkan partisipasi yang kuat. Tapi ternyata apa pun yang terjadi, bagaimana lagi. Poin kami adalah ikhtiar," pungkas dia.
 
Seperti diketahui, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi polemik di tengah masyarakat. Sejumlah poin dalam rancangan revisi yang diinisiasi DPR disorot, salah satunya pembentukan Dewan Pengawas KPK.
 
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPK sebagai lembaga negara yang independen tak membutuhkan Dewan Pengawas. Sistem pengawasan dianggap sudah berjalan pada Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
 
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut setiap lembaga negara membutuhkan pengawasan, tak terkecuali KPK. Namun, ia memastikan nantinya anggota Dewan Pengawas independen.
 
Menurut Jokowi, anggota Dewan Pengawas adalah tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi. Mereka bukan politikus, birokrat, atau aparat penegak hukum aktif. Pengangkatannya juga langsung oleh presiden dengan dijaring panitia seleksi.
 
"Saya ingin memastikan trasisi waktu yang baik agar KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum ada keberadaan Dewan Pengawas," jelas Jokowi, Jumat, 13 September 2019.
 


 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif