Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Kedapatan Nikah Siri Hakim di Sumut Diturunkan Pangkat

Nasional mahkamah agung komisi yudisial
Fachri Audhia Hafiez • 08 Juli 2019 15:49
Jakarta: Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Agung (MA) sepanjang Januari hingga Juni 2019 telah menggelar sidang majelis kehormatan hakim (MKH) yang memutuskan tiga orang hakim menerima sanksi berat. Salah satunya, hakim SS karena terbukti nikah siri hingga memiliki anak.
 
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengatakan SS merupakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Sumatera Utara, dia dijatuhi hukuman penurunan pangkat pada tingkat lebih rendah selama tiga tahun. Ia terbukti nikah siri tanpa sepengetahuan istri sah.
 
"Karena ada laporan dari masyarakat bahwa hakim terlapor telah melakukan pernikahan siri, hingga memiliki anak dari pernikahan tersebut tanpa izin dari istri yang sah," ujar Sukma di Kantor KY, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, seorang hakim yustisial berinisial MYS, dijatuhi sanksi diberhentikan dengan tidak hormat di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung. Sanksi diberikan pada Selasa, 30 April 2019 di Gedung Wirjono Prodjodikoro MA, Jakarta.
 
(Baca juga:KY Terima 792 Laporan Dugaan Pelanggaran Hakim)
 
"Dalam fakta persidangan hakim terlapor MYS terbukti memasukkan perempuan ke dalam rumah dinasnya di PN Menggala. Kemudian berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Lampung, MYS terbukti mengonsumsi narkoba jenis metamphetamine," ujar Sukma.
 
KY dan MA melalui MKH juga menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun terhadap hakim RMA yang bertugas di PN Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sanksi dijatuhkan pada Kamis, 14 Februari 2019.
 
Sukma mengungkapkan hakim RMA diajukan ke MKH lantaran telah memberikan konsultasi hukum kepada pihak yang berperkara. Kala itu, RMA juga tengah menjalani sanksi berat dari Badan Pengawas MA.
 
"Sanksi berupa nonpalu selama dua tahun terhitung Januari 2018. Semua sanksi diberikan atas pelanggaran yang kurang lebih sama, yaitu memberikan konsultasi hukum," ujar Sukma.
 
Dibandingkan 2018, jumlah sanksi oleh MKH pada semester satu tahun ini tercatat lebih besar. Pada tahun sebelumnya MKH tak menjatuhkan sanksi pada periode yang sama.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif