Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat memberikan banyak informasi ke panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah dan Dewan Pengawas (Dewas). Data yang diberikan kepada para juri diyakini bisa menyegah adanya komisioner titipan bergabung.
“Ya sekarang tugas kita baik masyarakat termasuk KPK untuk memberikan informasi kepada pansel semua informasi yang bisa masyarakat berikan terkait subjek yang mendaftar di capim maupun Dewas,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Minggu, 28 Juli 2024.
KPK menilai peran masyarakat dalam seleksi capim ini sangat dibutuhkan. Pemantauan dari banyak pihak juga diyakini bisa membuat Lembaga Antirasuah memiliki pimpinan terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Tentunya akan sangat bermanfaat bagi pansel menentukan kandidat pimpinan dan Dewas yang terbaik ke depannya,” ucap Tessa.
KPK juga siap memberikan data kepada pansel jika dibutuhkan. Namun, harus diminta terlebih dahulu.
“Sampai dengan saat ini sih KPK posisinya hanya membantu pansel menginformasikan berdasarkan permintaan yang ada,” ujar Tessa.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango turun mengingatkan pansel untuk memastikan tidak ada capim titipan yang diterima. Penegasan itu harus jadi jaminan untuk masyarakat.
“Pansel harus benar-benar memberi jaminan ke publik, bahwa kerja-kerja Pansel tidak didomplengi oleh calon-calon titipan dari pihak manapun,” kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.
Nawawi mengaku sudah membaca nama-nama capim KPK yang lolos seleksi administrasi. Menurut dia, sebagian sosok memiliki rekam jejak yang baik.
Namun, rekam jejak baik saja dinilai tidak cukup untuk menjadi pimpinan KPK. Lembaga Antirasuah dinilai butuh sosok yang berani menyikapi intervensi, karenanya, pimpinannya tidak boleh titipan kelompok tertentu.
“Pimpinan di lembaga ini, tak cukup sekedar berintegritas dan kompeten, tapi lebih dari itu memiliki nyali 'berani' menyikapi 'intervensi' dari berbagai kepentingan yang ujungnya berimbas pada 'independensi' lembaga,” ucap Nawawi.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat memberikan banyak informasi ke panitia seleksi (
pansel) calon pimpinan (
capim) Lembaga Antirasuah dan Dewan Pengawas (Dewas). Data yang diberikan kepada para juri diyakini bisa menyegah adanya komisioner titipan bergabung.
“Ya sekarang tugas kita baik masyarakat termasuk KPK untuk memberikan informasi kepada pansel semua informasi yang bisa masyarakat berikan terkait subjek yang mendaftar di capim maupun Dewas,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Minggu, 28 Juli 2024.
KPK menilai peran masyarakat dalam seleksi capim ini sangat dibutuhkan. Pemantauan dari banyak pihak juga diyakini bisa membuat Lembaga Antirasuah memiliki pimpinan terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Tentunya akan sangat bermanfaat bagi pansel menentukan kandidat pimpinan dan Dewas yang terbaik ke depannya,” ucap Tessa.
KPK juga siap memberikan data kepada pansel jika dibutuhkan. Namun, harus diminta terlebih dahulu.
“Sampai dengan saat ini sih KPK posisinya hanya membantu pansel menginformasikan berdasarkan permintaan yang ada,” ujar Tessa.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango turun mengingatkan pansel untuk memastikan tidak ada capim titipan yang diterima. Penegasan itu harus jadi jaminan untuk masyarakat.
“Pansel harus benar-benar memberi jaminan ke publik, bahwa kerja-kerja Pansel tidak didomplengi oleh calon-calon titipan dari pihak manapun,” kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.
Nawawi mengaku sudah membaca nama-nama capim KPK yang lolos seleksi administrasi. Menurut dia, sebagian sosok memiliki rekam jejak yang baik.
Namun, rekam jejak baik saja dinilai tidak cukup untuk menjadi pimpinan KPK. Lembaga Antirasuah dinilai butuh sosok yang berani menyikapi intervensi, karenanya, pimpinannya tidak boleh titipan kelompok tertentu.
“Pimpinan di lembaga ini, tak cukup sekedar berintegritas dan kompeten, tapi lebih dari itu memiliki nyali 'berani' menyikapi 'intervensi' dari berbagai kepentingan yang ujungnya berimbas pada 'independensi' lembaga,” ucap Nawawi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
