Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kabar dugaan suap perusahaan asal Jerman, SAP, terharap pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Bakti Kominfo. Pengumpulan berkas dan keterangan dilakukan.
“Saya mintakan ke direktur PLPM (Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat) untuk segera melakukan semacam pulbaket (pengumpulan bahan bukti dan keterangan) terhadap itu, jadi sementara jalan kita tunggu hasil pulbaketnya seperti apa,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 16 Januari 2024.
Nawawi belum bisa memerinci langkah KPK atas kabar penyuapan lintas negara ini. Jika cukup bahan, Kedeputian PLPM akan meminta pembukaan penyelidikan.
“Mungkin ke depannya mereka akan mengajukan semacam surat sprinlidik, yang penting dalam pulbaket itu mereka menemukan segala hal yang menyangkut dengan SAP ini,” ujar Nawawi.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan sejumlah dokumen terkait dengan penyuapan tersebut. Dia enggan memerinci berkas yang didapat, tapi, salah satunya berkaitan dengan perjanjian penundaan penuntutan perkara SAP di Pengadilan Distrik Timur Virginia.
“KPK sudah mendpaatkan dokumen-dokumen yang sifatnya masih umum, misalnya terkait dengan persetujuan untuk perjanjian penundaan penuntutan itu sudah dapat,” ujar Alex.
Alex mengatakan kasus penyuapan SAP sejatinya diusut oleh banyak otoritas penegak hukum di Amerika Serika (AS). Instansi yang mengusut yakni Departement of Justice (DoJ), Federal Bureau of Investigation (FBI), dan Security and Exchange Commision (SEC) AS.
KPK terus mengoordinasikan kabar penyuap itu ke tiga otoritas penegak hukum tersebut. Menurut Alex, Lembaga Antirasuah belum mendapatkan informasi mendalami.
“Nanti untuk dokumen-dokumen yang lebih detail yang menyangkut penanganan perkara di Indonesia, FBI akan menyurati kami di KPK,” ucap Alex.
Bahan yang didapatkan dipastikan akan digunakan untuk mendalami penyuapan terhadap pejabat di KKP dan Bakti Kominfo. KPK tidak segan menggelar penyidikan bersama atau mutual legal assistance (MLA) dengan FBI, SEC, dan DoJ.
Kabar adanya penyuapan terhadap pejabat di KKP dan Bakti Kominfo ini terungkap dari dokumen yang dipublikasikan oleh Departemen Kehakuman Amerika Serikat (AS) atau Department of Justice (DoJ) beberapa waktu lalu. Berkas itu menjelaskan bahwa SAP dituntut membayar denda USD220 juta karena menyuap pejabat pemerintah di Afrika Selatan, dan Indonesia.
Dalam dokumen itu, pejabat Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) tertulis sebagai salah satu penerima suap. Tapi, instansi itu kini sudah berganti nama menjadi Bakti Kominfo.
Kasus penyuapan perusahaan Jerman ke pejabat Indonesia ini sejatinya ditangani oleh Security and Exchange Commision (SEC) AS. Perkara itu disidangkan oleh Pengadilan Distrik Timur Virginia.
Dalam dokumen yang dipublikasikan DoJ, suap ke pejabat di Indonesia diberikan agar memperoleh bisnis pemerintah yang berharga. Tapi, rinciannya tidak disebutkan dalam berkas tersebut.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) tengah mendalami kabar dugaan suap perusahaan asal Jerman, SAP, terharap pejabat di
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta
Bakti Kominfo. Pengumpulan berkas dan keterangan dilakukan.
“Saya mintakan ke direktur PLPM (Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat) untuk segera melakukan semacam pulbaket (pengumpulan bahan bukti dan keterangan) terhadap itu, jadi sementara jalan kita tunggu hasil pulbaketnya seperti apa,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 16 Januari 2024.
Nawawi belum bisa memerinci langkah
KPK atas kabar penyuapan lintas negara ini. Jika cukup bahan, Kedeputian PLPM akan meminta pembukaan penyelidikan.
“Mungkin ke depannya mereka akan mengajukan semacam surat sprinlidik, yang penting dalam pulbaket itu mereka menemukan segala hal yang menyangkut dengan SAP ini,” ujar Nawawi.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan sejumlah dokumen terkait dengan penyuapan tersebut. Dia enggan memerinci berkas yang didapat, tapi, salah satunya berkaitan dengan perjanjian penundaan penuntutan perkara SAP di Pengadilan Distrik Timur Virginia.
“KPK sudah mendpaatkan dokumen-dokumen yang sifatnya masih umum, misalnya terkait dengan persetujuan untuk perjanjian penundaan penuntutan itu sudah dapat,” ujar Alex.
Alex mengatakan kasus penyuapan SAP sejatinya diusut oleh banyak otoritas penegak hukum di Amerika Serika (AS). Instansi yang mengusut yakni Departement of Justice (DoJ), Federal Bureau of Investigation (FBI), dan Security and Exchange Commision (SEC) AS.
KPK terus mengoordinasikan kabar penyuap itu ke tiga otoritas penegak hukum tersebut. Menurut Alex, Lembaga Antirasuah belum mendapatkan informasi mendalami.
“Nanti untuk dokumen-dokumen yang lebih detail yang menyangkut penanganan perkara di Indonesia, FBI akan menyurati kami di KPK,” ucap Alex.
Bahan yang didapatkan dipastikan akan digunakan untuk mendalami penyuapan terhadap pejabat di KKP dan Bakti Kominfo. KPK tidak segan menggelar penyidikan bersama atau mutual legal assistance (MLA) dengan FBI, SEC, dan DoJ.
Kabar adanya penyuapan terhadap pejabat di KKP dan Bakti Kominfo ini terungkap dari dokumen yang dipublikasikan oleh Departemen Kehakuman Amerika Serikat (AS) atau Department of Justice (DoJ) beberapa waktu lalu. Berkas itu menjelaskan bahwa SAP dituntut membayar denda USD220 juta karena menyuap pejabat pemerintah di Afrika Selatan, dan Indonesia.
Dalam dokumen itu, pejabat Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) tertulis sebagai salah satu penerima suap. Tapi, instansi itu kini sudah berganti nama menjadi Bakti Kominfo.
Kasus penyuapan perusahaan Jerman ke pejabat Indonesia ini sejatinya ditangani oleh Security and Exchange Commision (SEC) AS. Perkara itu disidangkan oleh Pengadilan Distrik Timur Virginia.
Dalam dokumen yang dipublikasikan DoJ, suap ke pejabat di Indonesia diberikan agar memperoleh bisnis pemerintah yang berharga. Tapi, rinciannya tidak disebutkan dalam berkas tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
