Ilustrasi sidang di Pengadilan Tipikor. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Ilustrasi sidang di Pengadilan Tipikor. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Kasus Bakamla, Terdakwa Korporasi PT Merial Esa Divonis Hari Ini

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Pemberantasan Korupsi Bakamla
Fachri Audhia Hafiez • 19 April 2022 07:21
Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan menjatuhkan vonis terhadap PT Merial Esa, hari ini. Perusahaan tersebut merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan monitoring satelitte dan drone pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).
 
Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Sidang perkara nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst itu akan digelar pukul 10.00 WIB.
 
"Agenda untuk putusan," tulis laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus dikutip pada Selasa, 19 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


PT Merial Esa diwakili oleh Fahmi Darmawansyah yang juga merupakan direktur korporasi tersebut. Fahmi juga pernah menjadi terpidana dalam perkara yang sama.
 
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut PT Merial Esa dihukum membayar pidana sebesar Rp275 juta. Di luar hukuman pokok tersebut, perusahaan milik suami aktris Inneke Koesherawati itu juga dituntut bayar uang pengganti Rp133 miliar.
 
Jaksa menuturkan nilai pembayaran uang pengganti itu dikurangi dengan memperhitungkan fulus yang telah disita dari perkara tersebut sebesar Rp92,9 miliar. Kemudian, uang sitaan yang berasal dari barang bukti senilai Rp22,5 miliar dan USD800 ribu.
 
PT Merial Esa mesti mengganti uang pidana pokok maupun pengganti itu maksimal satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Bila tak sanggup membayar maka harta benda akan disita untuk dilelang.
 
PT Merial Esa dinilai terbukti memberikan sejumlah uang kepada sejumlah pihak. Karena telah mengupayakan alokasi (plotting) penambahan anggaran Bakamla untuk proyek pengadaan satelit monitoring dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 yang akan dikerjakan oleh PT Merial Esa atau perusahaan yang terafiliasi.
 
"Perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh terdakwa yaitu PT Melati Technofo Indonesia dalam pengadaan monitoring satelit di Bakamla pada APBN-P TA 2016," ujar jaksa dalam tuntutannya.
 
Baca: Fahmi Mempermasalahkan Uang Sitaan Dipindahkan KPK Tanpa Izin
 
Nilai uang yang mengalir itu bervariasi. Eks anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi menerima sebesar US$911.480; narasumber bidang perencanaan dan anggaran Bakamla Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi sejumlah Rp64 miliar; dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Satuan Kerja Bakamla tahun anggaran 2016, Eko Susilo Hadi, senilai SGD100 ribu, USD88.500, dan €10.000.
 
Berikutnya, uang juga mengalir pejabat pembuat komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut di lingkungan Bakamla TA 2016, Bambang Udoyo, sebesar SGD105.000; Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Bakamla, Nofel Hasan, sebesar SGD104.500; dan Kasubag TU Sestama Bakamla, Tri Nanda Wicaksono, senilai Rp120 juta.
 
PT Merial Esa dianggap terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif