Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.

Bupati PPU Diduga Sunat Dana Proyek untuk Kepentingan Pribadi

Nasional KPK kasus korupsi Pemberantasan Korupsi OTT Penajam Paser Utara Bupati Penajam Paser Utara
Candra Yuri Nuralam • 21 April 2022 14:10
Bupati PPU Diduga Sunat Dana Proyek untuk Kepentingan Pribadi
 
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU) pada Rabu, 20 April 2022. Keempatnya diminta menjelaskan dugaan pemotongan dana oleh Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.
 
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai proyek di Dinas PUPR yang diduga ada pemotongan sejumlah uang untuk kepentingan tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keempat saksi yang diperiksa ialah Plt Kepala Seksi Irigasi dan Rawa Dinas PUPR PPU, Darmawan; pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU, Cicih Cahyani; dan Kabid Binamarga Dinas PUPR PPU, Petriandy. Kemudian, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR PPU, Ricci Firmansyah.
 
Baca: Sebagian Duit Suap Bupati PPU Diduga Dipakai Musda Demokrat
 
Ali enggan memerinci pertanyaan penyidik ke saksi. Keterangan mereka diyakini menguatkan tudingan penyidik ke Gafur.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Pihak swasta Ahmad Zuhdi menjadi tersangka pemberi suap.
 
Sedangkan tersangka penerima suap ialah Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, dan Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro. Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
KPK menyiapkan dua dakwaan untuk Zuhdi. Pertama, dia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (I) UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Lalu, pada dakwaan kedua, dia disangkakan melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif