Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Sebagian Duit Suap Bupati PPU Diduga Dipakai Musda Demokrat

Nasional KPK Partai Demokrat Pemberantasan Korupsi OTT Penajam Paser Utara Bupati Penajam Paser Utara
Candra Yuri Nuralam • 21 April 2022 13:27
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sopir Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, Supriadi alias ucup, pada Rabu, 20 April 2022. Dia diminta memberikan informasi terkait penggunaan uang hasil suap yang diterima Gafur saat Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat.
 
"Hadir dan dikonfirmasi antara lain adanya dugaan aliran uang dalam untuk kepentingan tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud) dalam kegiatan Musda Partai Demokrat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 April 2022.
 
Ali enggan memerinci lebih lanjut aliran uang Gafur untuk Musda Partai Demokrat itu. Informasi ini juga diulik dari keterangan Dewas Perusda Danum Taka Asdarusalam.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kinerja KPK Disebut Meningkat Selama Pandemi
 
KPK memastikan keterangan kedua orang itu menguatkan tudingan penyidik ke Gafur. Keterangan keduanya juga dipakai untuk mempercepat pemberkasan perkara.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Pihak swasta Ahmad Zuhdi menjadi tersangka pemberi suap.
 
Sedangkan tersangka penerima suap ialah Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, dan Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro. Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
KPK menyiapkan dua dakwaan untuk Zuhdi. Pertama, dia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (I) UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Lalu, pada dakwaan kedua, dia disangkakan melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif