Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan soal 198 pesantren terafiliasi jaringan teror. Pernyataan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR itu menuai polemik.
“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu memframing berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R Ahmad Nurwakhid dalam keterangan tertulis, Minggu, 30 Januari 2022.
Ahmad menyebut data yang disampaikan tersebut mesti dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme. Dia menjelaskan data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan radikal terorisme.
Hal itu untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua stakeholder. Apalagi, kata dia, sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi pentahelix atau multi pihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa.
Multi pihak tersebut, yakni pemerintah melalui kementerian/lembaga, komunitas melalui organisasi kemasyarakatan termasuk pondok pesantren, akademisi melalui pelibatan dosen, mahasiswa dan pelajar. Kemudian, dunia usaha melalui pelibatan perusahaan baik BUMN maupun swasta, dan media melalui pelibatan insan media baik cetak, elektronik dan digital.
“Dengan pendekatan multi pihak tersebut, kebijakan dan program pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dibangun atas prinsip simpatik, silaturahmi, komunikatif, dan partisipatif dengan seluruh elemen bangsa,” kata dia.
Ahmad menegaskan hal itu diperkuat ihwal landasan kerja BNPT dilandaskan nilai dasar (core velue) yang menjadi pegangan, yaitu akronim dari BNPT (berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, terpuji).
“Karena itulah, sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah menggeneralisir dan menstigma negatif terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia, apalagi menuduh data tersebut bagian dari bentuk Islamofobia,” ucap dia.
Dia menegaskan dalam pelaksanaan program BNPT telah melibatkan tokoh agama melalui forum gugus tugas pemuka agama BNPT. Pihaknya telah melakukan silaturahmi kebangsaan dengan mengunjungi pesantren di berbagai wilayah di Indonesia secara berkala.
“Agar tidak keluar dari substansi dan tujuan data itu disampaikan, saya ingin menegaskan data tersebut harus dibaca sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya radikalisme terorisme yang telah melakukan infiltrasi dan kamuflase di tengah masyarakat dalam beragam bentuk dan kanal,” ujar dia.
Ahmad memaparkan berdasarkan data di Kementerian Agama jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia sekitar 27.722. Artinya, 198 pesantren terindikasi terafiliasi jaringan terorisme hanya sekitar 0,007 persen.
Hal itu harus mendapatkan perhatian agar tidak meresahkan masyarakat. Keberadaan itu justru akan mencoreng citra pesantren sebagai lembaga khas nusantara yang setia membangun narasi Islam rahmatan lil alamin dan wawasan kebangsaan.
Baca: BNPT Jelaskan 3 Jenis Afiliasi 198 Ponpes dengan Jaringan Teroris
Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
BNPT) menjelaskan soal 198
pesantren terafiliasi jaringan teror. Pernyataan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR itu menuai polemik.
“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu memframing berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R Ahmad Nurwakhid dalam keterangan tertulis, Minggu, 30 Januari 2022.
Ahmad menyebut data yang disampaikan tersebut mesti dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal
terorisme. Dia menjelaskan data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan radikal terorisme.
Hal itu untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua
stakeholder. Apalagi, kata dia, sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi
pentahelix atau multi pihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa.
Multi pihak tersebut, yakni pemerintah melalui kementerian/lembaga, komunitas melalui organisasi kemasyarakatan termasuk pondok pesantren, akademisi melalui pelibatan dosen, mahasiswa dan pelajar. Kemudian, dunia usaha melalui pelibatan perusahaan baik BUMN maupun swasta, dan media melalui pelibatan insan media baik cetak, elektronik dan digital.
“Dengan pendekatan multi pihak tersebut, kebijakan dan program pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dibangun atas prinsip simpatik, silaturahmi, komunikatif, dan partisipatif dengan seluruh elemen bangsa,” kata dia.
Ahmad menegaskan hal itu diperkuat ihwal landasan kerja BNPT dilandaskan nilai dasar (
core velue) yang menjadi pegangan, yaitu akronim dari BNPT (berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, terpuji).
“Karena itulah, sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah menggeneralisir dan menstigma negatif terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia, apalagi menuduh data tersebut bagian dari bentuk Islamofobia,” ucap dia.
Dia menegaskan dalam pelaksanaan program BNPT telah melibatkan tokoh agama melalui forum gugus tugas pemuka agama BNPT. Pihaknya telah melakukan silaturahmi kebangsaan dengan mengunjungi pesantren di berbagai wilayah di Indonesia secara berkala.
“Agar tidak keluar dari substansi dan tujuan data itu disampaikan, saya ingin menegaskan data tersebut harus dibaca sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya radikalisme terorisme yang telah melakukan infiltrasi dan kamuflase di tengah masyarakat dalam beragam bentuk dan kanal,” ujar dia.
Ahmad memaparkan berdasarkan data di Kementerian Agama jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia sekitar 27.722. Artinya, 198 pesantren terindikasi terafiliasi jaringan terorisme hanya sekitar 0,007 persen.
Hal itu harus mendapatkan perhatian agar tidak meresahkan masyarakat. Keberadaan itu justru akan mencoreng citra pesantren sebagai lembaga khas nusantara yang setia membangun narasi Islam rahmatan lil alamin dan wawasan kebangsaan.
Baca:
BNPT Jelaskan 3 Jenis Afiliasi 198 Ponpes dengan Jaringan Teroris
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
