Jaksa Tegaskan Kasus BLBI Masuk Ranah Pidana
Syafruddin Arsyad Temenggung/Medcom.id/Juven
Jakarta: Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tim kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung keliru menyatakan perkara penerbitan SKL BLBI masuk ranah perdata. Jaksa Haerudin mengatakan bagaimanapun perkara tersebut sudah masuk ranah tindak pidana korupsi.

"Tim kuasa hukum terdakwa keliru memahami surat dakwaan dan hanya membaca surat dakwaan secara parsial," ujar jaksa Haerudin saat membacakan tanggapan surat eksepsi Syafruddin di Pengadilan Tibdak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 28 Mei 2018.

Penerbitan SKL BLBI oleh Syafruddin kepada Sjamsul Nursalim selaku pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) merupakan lanjutan rangkaian penghapusan piutang milik BDNI. Hal itu membuat seolah-olah kewajiban Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI terpenuhi semuanya.


Jaksa menjelaskan salah satu perbuatan Syafruddin ialah dalam pertemuan dengan pihak BDNI pada 21 Oktober 2003 ia tidak menyimpulkan Sjamsul melakukan misrepresentasi. Padahal, Syafruddin diduga mengetahui piutang petambak kepada BDNI dalam kondisi macet dan Sjamsul melakukan misrepresentasi.

"Terdakwa Syafruddin pada 12 Februari 2004 juga mengusulkan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) memutuskan penghapusan atas porsi utang unsustainable petambak plasma lebih kurang Rp 2,8 triliun," tuturnya.

Padahal, menurut jaksa, rapat terbatas dengan Presiden tidak pernah mengambil keputusan penghapusan.

Baca: Jaksa Tegaskan Kasus BLBI Belum Kedaluwarsa

Jaksa mengungkapkan surat dakwaan terhadap Syafruddin tidak mengacu pada surat keputusan tata usaha negara. Jaksa membuat surat dakwaan atas perbuatan Syafruddin yang termasuk dalam pidana korupsi.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Syafruddin menilai perkara ini lebih ke ranah perdata daripada pidana. Syafruddin selaku Kepala BPPN saat itu hanya menjalankan peraturan perundang-undangan sebagai Badan Pejabat Tata Usaha Negara.

Penerbitan SKL juga dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang diberikan atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. SKL juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik.

Perbuatan hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku artinya sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara.



(OJE)