KPK Sita CCTV Rumah Dirut PLN
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: KPK menyita satu unit Closed Circuit Television (CCTV) dari hasil penggeledahan rumah Direktur Utama (Dirut) PLN, Sofyan Basir. Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo (JBK).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan selain CCTV, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut.
 
"Penggeledahan di rumah Dirut PLN ada beberapa dokumen (disita) yang diduga terkait PLTU, kemudian barang bukti elektronik termasuk CCTV," kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018.
 
Tak hanya rumah Sofyan, kantor dan kediaman para tersangka juga digeledah penyidik. Dari penggeledahan itu, tim menyita dokumen dan barang bukti elektronik.
 
"Dokumen keuangan, dokumen terkait PLTU, prosesnya seperti apa itu nanti kita pelajari. Ada juga barang bukti elektronik. Barang bukti ini tentu bisa didapatkan dari laptop dan sejenisnya," ujarnya.
 
Menurut Febri, tak menutup kemungkinan Lembaga Antikorupsi segera memeriksa para saksi, termasuk Sofyan Basir untuk mengklarifikasi bukti-bukti yang ditemukan tim penyidik itu.
 
"Akan kami pelajari lebih lanjut dari penyitaan itu, nanti jika dibutuhkan klarifikasi lebih lanjut kami panggil saksi-saksi," pungkasnya.

Baca: KPK Angkut Tiga Koper Dokumen dari Rumah Dirut PLN


KPK mengendus adanya dugaan keterlibatan pihak PLN dalam kasus ini. Kendati begitu, Lembaga Antirasuah belum bisa memastikan kalau pihak PLN menerima suap dari bos Blackgold tersebut. Yang jelas, semua informasi akan terus dikembangkan dalam proses penyidikan.
 
Eni dan Johannes sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt. Eni diduga menerima suap sebanyak Rp4,8 miliar untuk memuluskan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited, milik Johannes menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1.
 
Atas perbuatannya, Eni selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.
 
Sementara Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.‎





(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id