Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Wajib Berkoordinasi dengan Mahfud MD

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguatkan koordinasi dalam pengusutan dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Salah satu pihak yang diajak berkoordinasi yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. "Kita harus koordinasi dengan Menkopolhukam (Mahfud) untuk langkah-langkah berikutnya," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2022. Karyoto mengatakan salah satu hal yang dikoordinasikan dengan Mahfud yakni waktu pemanggilan Lukas. Lalu, KPK juga mengoordinasikan situasi di Papua kepada Mahfud untuk melaksanakan pemanggilan terhadap Lukas. "Nanti ada perkembangan situasi kami laporkan waktunya yang tepat," ujar Karyoto. KPK tidak mau gegabah dengan banyaknya desakan permintaan penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe. Lembaga Antikorupsi mempertimbangkan kemungkinan adanya kericuhan jika Lukas diseret ke Jakarta. "Efek sesudahnya harus kita perhatikan supaya jangan sampai ada kerusuhan. Kami enggak menginginkan itu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022. Alex mengatakan pihaknya mau mengutamakan pendekatan persuasif untuk memeriksa Lukas. Lukas diharap mau diperiksa setelah dibujuk oleh KPK.