Kuasa hukum mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun (kedua kiri). (Foto: Medcom.id/Ilham Pratama)
Kuasa hukum mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun (kedua kiri). (Foto: Medcom.id/Ilham Pratama)

Kivlan Zen Minta Bantuan Polri dan KPK

Nasional wiranto
Ilham Pratama Putra • 15 Agustus 2019 15:19
Jakarta: Kuasa hukum mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Tonin Tachta, mengaku telah meminta bantuan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permintaan itu berkaitan dugaan penyelewengan dana pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa 1998 yang dilakukan oleh Menko Polhukam Wiranto.
 
"Akibat (dugaan penyelewengan) itu Pak Kivlan harus menutupi kekurangan dana akomodasi 30 ribu pasukan PAM Swakarsa dengan meminjam uang kepada sejumlah pihak," kata Tonin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Tonin membeberkan saat Wiranto menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dia memerintahkan Kivlan membentuk PAM Swakarsa dengan total anggaran Rp8 miliar, guna mengamankan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998. Namun saat itu, Wiranto melalui Setiawan Djodi hanya memberikan uang sebesar Rp400 juta kepada Kivlan Zen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kivlan kemudian mempertanyakan kekurangan dana itu kepada BJ Habibie selaku Presiden. Dijawab oleh Habibie, pemerintah telah mengucurkan dana Rp10 miliar untuk pembentukan PAM Swakarsa.
 
Baca juga:Wiranto Bantah Tudingan Kivlan Zen
 
"Tapi yang diketahui Pak Kivlan anggaran itu sudah dikucurkan melalui non-budgeter bulog dan telah diserahkan ke Wiranto. Pak Kivlan tidak menerimanya dan sekarang malah masih punya utang," ungkap Tonin.
 
Kivlan sebelumnya menggugat Wiranto ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gugatan Kivlan atas Wiranto teregistrasi dengan nomor perkara 354/pdt/G/2019/PN Jkt.tim terkait perbuatan melawan hukum.
 
Dalam petitumnya Kivlan menuntut Wiranto ganti rugi Rp1 triliun atas pembentukan PAM Swakarsa. Lalu, gugatan materiil senilai Rp16 miliar yang terdiri dari Rp8 miliar karena Kivlan menanggung biaya PAM Swakarsa dengan menjual rumah, mobil, dan mencari pinjaman, serta Rp8 miliar lain sebagai penyewaan rumah.
 
Sementara itu, gugatan imateriel terdiri dari tuntutan ganti rugi senilai Rp100 miliar atas rasa menanggung malu karena terlilit utang. Kemudian Rp100 miliar diajukan karena tidak mendapatkan jabatan yang dijanjikan. Ganti rugi mempertaruhkan nyawa demi PAM Swakarsa senilai Rp500 miliar.
 
Kivlan pun memperkarakan soal dirinya yang dipenjara sejak 30 Mei 2019 dengan nilai gugatan Rp100 miliar. Termasuk menuntut ganti rugi senilai Rp184 miliar karena sakit dan tekanan batin sejak November 1998 sampai sekarang.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif