Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

Irjen Kemenkeu Diperiksa Terkait Korupsi Pengadaan Kapal

Nasional kasus korupsi bea cukai
Fachri Audhia Hafiez • 09 Agustus 2019 13:27
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumiyati. Ia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di dua institusi pemerintah, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istadi Prahastanto (IPR)," kata Plh Kepala Biro Humas KPK, Chrystelina GS, saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2019.
 
KPK juga memanggil lima orang lainnya. Mereka yakni staf pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Subdit Sarana Operasi DJBC, Hannan Budiharto; Direktur KPB DJBC, Agung Krisdiyanto, dan General Manager Produksi PT Daya Radar Utama Edi Wiyono.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian Manajer Administrasi PT Daya Radar Utama, Justin Sasangka; dan seorang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Sigit. Kelimanya diperiksa sebagai saksi untuk perkara dan tersangka yang sama.
 
KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Ditjen Bea dan Cukai, dan KKP. Keempat orang itu ialah Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bea dan Cukai Istadi Prahastanto, Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto, dan PPK KKP Aris Rustandi.
 
(Baca juga:Praktik Kotor Pengadaan Kapal di Bea dan Cukai)
 
Istadi, Amir, dan Heru diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan 16 kapal patroli cepat (Fast Patrol Boat/FCB) di Ditjen Bea dan Cukai. Salah satunya, mengarahkan panitia lelang agar memilih PT DRU menggarap proyek tahun jamak 2013-2015 senilai Rp1,12 triliun tersebut.
 
Namun setelah diuji coba, kecepatan dan sertifikasi dual-class 16 kapal patroli itu tidak sesuai persyaratan kontrak. Meski tidak sesuai, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti pembayaran.
 
Selama proses pengadaan, Istadi dan kawan-kawan menerima 7.000 Euro sebagai sole agent mesin yang dipakai 16 kapal patroli cepat tersebut. Dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp117.736.941.127.
 
Kemudian pada perkara berikutnya, Amir dan Aris diduga melakukan cawe-cawe dalam penandatangan kontrak kerja pengadaan empat unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan (SKIPI) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Nilai kontrak proyek ini USD58.307.789.
 
(Baca juga:KPK Telaah Dokumen Pengadaan Kapal Bea dan Cukai)
 
Aris diketahui membayar seluruh termin pembayaran proyek pengadaan empat kapal SKIPI kepada PT DRU senilai USD58.307.788 atau setara Rp744.089.959.059. Padahal, biaya pembangunan empat kapal itu Rp446.267.570.055.
 
KPK mensinyalir terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum lain dalam proses pengadaan. Di antaranya, belum adanya engineering estimate, persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar, dan lainnya.
 
Empat kapal SKIPI itu juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang diisyaratkan dan dibutuhkan, misalnya kecepatan tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, markup volume pelat baja, dan aluminium serta kekurangan perlengkapan kapal lain. Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp61.540.127.782.
 
Pada perkara pengadaan kapal Ditjen Bea dan Cukai, Amir, Istadi, dan Heru melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sedangkan, pada perkara korupsi kapal di KKP, Amir dan Aris disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif