Ilustrasi KPK. MI
Ilustrasi KPK. MI

KPK Restrukturisasi Organisasi, Ada Staf Khusus hingga Perubahan Nomenklatur

Nasional kpk
Fachri Audhia Hafiez • 18 November 2020 17:39
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merestrukturisasi organisasi internal. Perubahan struktur ini menambah belasan jabatan baru di Komisi Antirasuah.
 
Perubahan struktur ini tertuang pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Penerbitan Perkom ini telah dibenarkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
 
Perkom tersebut memerinci satuan dan unit organisasi di bawah pimpinan KPK. Beberapa jabatan baru tersebut di antaranya Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Deputi ini membawahi Direktur Jejaring Pendidikan; Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi; Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Kemudian, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi; serta Sekretaris Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
 
Ada pula Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi yang terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi sesuai strategi dan kebutuhan wilayah. Posisi Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi juga ada dalam struktur baru ini.
 
Pada Deputi Bidang Informasi dan Data terdapat jabatan baru, yakni Direktur Manajemen Informasi serta Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi. Perkom juga mengubah nomenklatur, yakni Deputi Bidang Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi. Pada deputi ini ditambah posisi Direktur Antikorupsi dan Badan Usaha.
 
Kemudian Deputi Bidang Pencegahan berubah menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. Ada juga posisi anyar lain, yakni Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Staf Khusus, dan Inspektorat.
 
Baca: Firli Tegaskan Korupsi Mengancam Keuangan Negara
 
Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tersebut menggantikan Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Perkom baru ini juga menghilangkan beberapa jabatan yang termuat pada aturan sebelumnya, yakni Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direktur Pengawas Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi/ACLC.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif