Doni Salamanan (YouTube: Doni Salamanan)
Doni Salamanan (YouTube: Doni Salamanan)

Usut Aliran Dana, Polisi Bakal Periksa 6 Karyawan Doni Salmanan

Siti Yona Hukmana • 16 Maret 2022 11:42
Jakarta: Sebanyak enam karyawan tersangka kasus investasi bodong trading binary option lewat aplikasi Quotex, Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan, akan diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Keterangan saksi dibutuhkan untuk menelusuri aliran dana haram Doni.
 
"(Penyidik) berencana memeriksa karyawan-karyawan ada enam orang," kata kuasa hukum Doni, Ikbar Firdaus N, kepada Medcom.id, Rabu, 16 Maret 2022.
 
Ikbar belum mengetahui jadwal pemeriksaan tersebut. Dia hanya menyebut karyawan itu adalah orang-orang yang membantu Doni dalam membuat konten di akun YouTube King Salmanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Betul ada konten, editing," ujar Ikbar.
 
Kendati begitu, Dittipidsiber Bareskrim Polri belum merespons saat disinggung soal pemeriksaan enam karyawan Doni tersebut. Penyidik sebelumnya memeriksa istri Doni, Dinan Nurfajrina Salmanan; dan manajernya EJS pada Selasa, 15 Maret 2022. Selebgram Dinan diperiksa dari pukul 15.00-21.30 WIB, sedangkan EJS diperiksa dari pukul 18.00-23.30 WIB.
 
Keduanya diperiksa terkait penelusuran aliran dana. Uang dan barang yang diterima dari Doni akan disita polisi.
 
"Iya kalau terkait dengan Doni untuk sementara (disita), memenuhi kebutuhan penyidikan. Kalau enggak (terkait Doni) enggak (disita), soalnya banyak juga barang kepunyaan manajer dan istri hasil dari kerja masing-masing," kata Ikbar.
 
Baca: Hubungi Nomor Ini Jika Korban Ingin Laporkan Doni Salmanan
 
Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong trading binary option lewat aplikasi Quotex pada Selasa malam, 8 Maret 2022. Afiliator Quotex itu langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.
 
Doni dijerat pasal berlapis. Pria kelahiran 1998 itu dipersangkakan terkait judi online, penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media elektronik dan atau penipuan/perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).
 
Sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 3, 5 dan 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif