Syafruddin Arsyad Temenggung Divonis 13 Tahun Penjara

Damar Iradat 24 September 2018 16:38 WIB
kasus blbi
Syafruddin Arsyad Temenggung Divonis 13 Tahun Penjara
Eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung/Medcom.id/Juven
Jakarta: Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung divonis 13 tahun penjara. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp700 juta subsider tiga bulan kurungan.

Syafruddin terbukti merugikan negara hingga Rp4,58 triliun dalam perkara penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Perbuatan itu ia lakukan bersama pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim serta Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro-Tjakti.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama seperti dakwaan pertama," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Yanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.


Baca: Jaminan Kepastian Hukum Indonesia Diuji

Hakim menilai perbuatan Syafruddin bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Syafruddin juga tidak mengakui perbuatannya sedangkan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Berlaku sopan selama sidang berlangsung menjadi pertimbangan meringankan buat Syafruddin. Pertimbangan lainnya, ia tidak pernah dihukum sebelum tertimpa kasus ini.

Syafruddin selaku kepala BPPN dinilai terbukti melanggar hukum dengan memperkaya orang lain, korporasi, atau diri sendiri. Negara merugi Rp4,58 triliun atas perbuatan itu.

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut Syafruddin dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subisder enam bulan kurungan.

Syafruddin terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id