Jakarta: Polemik mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Komnas HAM bahkan turut terseret dalam polemik ini.
Pengamat politik Boni Hargens menilai isu TWK sudah dipolitisasi secara berlebihan. Polemik ini dinilai hanya menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.
Boni mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Namun, Lembaga Antirasuah itu perlu berjalan dalam koridor konstitusi. Itu terwujud bila seluruh pegawai dan kinerjanya selaras dengan ideologi negara.
"Saya tidak menyinggung rumor tentang 'kelompok taliban' di tubuh KPK. Poin saya adalah bahwa TWK ini penting sebagai instrumen kebijakan dalam menjaga instasi negara dan semua lembaga publik bebas dari bahaya radikalisme," kata Boni dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Juni 2021.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini berharap TWK ini diterapkan di semua birokrasi kementerian dan lembaga negara. Jadi tidak ada kesan TWK untuk menyingkirkan sebagian pegawai. Imbasnya, kata dia, kini menjadi bola liar dan unsur politisnya makin kental.
Baca: Komnas HAM Dikiritik karena Meladeni Aduan Pegawai KPK Gagal TWK
Menurut dia, politisasi terhadap isu TWK rentan memunculkan kegaduhan baru. Ia berharap publik tak berspekulasi dan membuat tuduhan yang menyudutkan orang-orang tertentu.
"Isu KPK ini isu bersama. Kita semua harus terus mendukung kerja KPK yang profesional dan konstitusional. Korupsi harus dilawan sekeras-kerasnya, tetapi memakai KPK sebagai instrumen politik itu tidak dibenarkan oleh undang-undang," katanya.
Terlebih, kata Boni, tidak semua pegawai yang gugur dalam tes tersebut dipecat. Sebagian justru mengikuti program pembinaan ideologi Pancasila.
"Dimana letak pelanggaran HAM di dalamnya?" katanya.
Boni menambahkan keterlibatan Komnas HAM secara implisit seperti ingin menuduh BKN, TNI, dan BIN. Pasalnya, soal-soal TWK tersebut secara bersama oleh ketiga institusi tersebut.
"TWK ini tes biasa sebagai upaya melawan radikalisasi yang menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi kita," katanya.
Jakarta: Polemik mengenai
tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir.
Komnas HAM bahkan turut terseret dalam polemik ini.
Pengamat politik Boni Hargens menilai isu TWK sudah dipolitisasi secara berlebihan. Polemik ini dinilai hanya menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.
Boni mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Namun,
Lembaga Antirasuah itu perlu berjalan dalam koridor konstitusi. Itu terwujud bila seluruh pegawai dan kinerjanya selaras dengan ideologi negara.
"Saya tidak menyinggung rumor tentang 'kelompok taliban' di tubuh KPK. Poin saya adalah bahwa TWK ini penting sebagai instrumen kebijakan dalam menjaga instasi negara dan semua lembaga publik bebas dari bahaya radikalisme," kata Boni dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Juni 2021.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini berharap TWK ini diterapkan di semua birokrasi kementerian dan lembaga negara. Jadi tidak ada kesan TWK untuk menyingkirkan sebagian pegawai. Imbasnya, kata dia, kini menjadi bola liar dan unsur politisnya makin kental.
Baca:
Komnas HAM Dikiritik karena Meladeni Aduan Pegawai KPK Gagal TWK
Menurut dia, politisasi terhadap isu TWK rentan memunculkan kegaduhan baru. Ia berharap publik tak berspekulasi dan membuat tuduhan yang menyudutkan orang-orang tertentu.
"Isu KPK ini isu bersama. Kita semua harus terus mendukung kerja KPK yang profesional dan konstitusional. Korupsi harus dilawan sekeras-kerasnya, tetapi memakai KPK sebagai instrumen politik itu tidak dibenarkan oleh undang-undang," katanya.
Terlebih, kata Boni, tidak semua pegawai yang gugur dalam tes tersebut dipecat. Sebagian justru mengikuti program pembinaan ideologi Pancasila.
"Dimana letak pelanggaran HAM di dalamnya?" katanya.
Boni menambahkan keterlibatan Komnas HAM secara implisit seperti ingin menuduh BKN, TNI, dan BIN. Pasalnya, soal-soal TWK tersebut secara bersama oleh ketiga institusi tersebut.
"TWK ini tes biasa sebagai upaya melawan radikalisasi yang menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi kita," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
