Komnas HAM Dikiritik karena Meladeni Aduan Pegawai KPK Gagal TWK

Jakarta: Tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menindaklanjuti aduan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik. Sebab, pengusutan aduan terkait pegawai yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) dianggap meragukan kompetensi pihak tertentu. "Dugaan pelanggaran HAM dalam tes TWK itu secara implisit mau menuduh BKN, TNI, dan BIN sebagai pihak yang melakukan pelanggaran HAM. Karena soal-soal yang digunakan dalam TWK dibuat secara bersama oleh ketiga institusi tersebut," kata analis politik Boni Hargens lewat keterangan tertulis, Kamis, 10 Juni 2021. Dia heran dengan motivasi Komnas HAM terhadap isu TWK. Sebab, aduan terkait hal itu paling cepat mendapat respons dibandingkan dengan laporan dugaan pelanggaran HAM lain. "Kenapa komisi ini tidak begitu cepat bersuara membela korban pelanggaran HAM di lokasi tambang dan di berbagai konteks di Tanah Air, tetapi dalam isu KPK ini reaksinya begitu cepat," kata Boni. Dia mengingatkan semua pihak dalam pusaran isu TWK kembali ke aturan hukum. Boni mengatakan TWK merupakan ujian melawan radikaslisasi. Baca: Ngotot Panggil Firli Cs, Komnas HAM Dianggap Cari Sensasi Publik Boni meminta isu tersebut tak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Jangan sampai ada politisasi terhadap polemik alih status pegawai Komisi Antirasuah. "Isu KPK ini isu bersama. Kita semua harus terus mendukung kerja KPK yang profesional dan konstitusional. Korupsi harus dilawan sekeras-kerasnya, tetapi memakai KPK sebagai instrumen politik itu tidak dibenarkan oleh Undang-undang," ujar Boni. Di sisi lain, dia melihat pimpinan KPK cukup bijak menyikapi pegawai yang tak lolos tes. Firli Bahuri cs mengupayakan pembinaan ulang pada 24 dari 75 pegawai yang dinyatakan gagal TWK. "Toh tidak semua pegawai yang gugur dalam tes itu dipecat. Sebagian justru mengikuti program pembinaan ideologi Pancasila," ujar Boni.