Jakarta: Investigasi Komnas HAM terhadap tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tendensius. Komnas HAM bahkan disebut sedang mencari sensasi dengan ngotot memanggil pimpinan KPK Firli Bahuri cs.
"Menurut saya apa yang dilakukan Komnas HAM, pemanggilan kepada pimpinan KPK Firli Bahuri ini sangat tendensius, spekulatif, tidak didukung dan dijelaskan bukti yang ada serta menggeneralisasi suatu perbuatan yang hanya untuk mencari sensasi publik saja atau ada kepentingan politik," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 10 Juni 2021.
Dedi menilai laporan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) ke Komnas HAM itu dianggap salah kamar. Dia lantas mempertanyakan substansi pelaporan Novel Baswedan cs.
"Menurut saya itu salah kamar juga, ke Komnas HAM kan harus ada pelanggaran HAM berat lalu kemudian didalami oleh pihak Komnas HAM. Pertanyaannya, di mana letak substansi pelanggaran HAM yang dilaporkan Bapak Novel Baswedan cs?" ucap Dedi.
Baca: Komnas HAM Ngotot Panggil Pimpinan KPK Pekan Depan
Komnas HAM seharusnya menjelaskan ke publik ihwal urgensi pemanggilan pimpinan KPK itu. Dedi pun mengaku heran jika Komnas HAM mengurusi persoalan TWK Lembaga Antirasuah.
"Harusnya Komnas HAM menjelaskan juga dong. Kami melihat langkah Komnas HAM sangat mengherankan mengurusi terkait TWK pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN," kata dia.
Dedi menyebut Komnas HAM juga tampak ngotot dalam memproses pelaporan Novel Baswedan cs. Padahal, menurut dia, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN lewat TKW itu sudah sesuai peraturan.
"Menurut saya seharusnya Komnas HAM lebih fokus dan serius dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat saja ketimbang mencari sensasi. Sangat banyak terdapat persoalan pelanggaran HAM berat yang belum selesai dan tuntas seperti Trisakti dan kejadian di Papua dan lain-lain," tegasnya.
Jakarta: Investigasi
Komnas HAM terhadap tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tendensius. Komnas HAM bahkan disebut sedang mencari sensasi dengan ngotot memanggil pimpinan KPK Firli Bahuri cs.
"Menurut saya apa yang dilakukan Komnas HAM, pemanggilan kepada pimpinan KPK Firli Bahuri ini sangat tendensius, spekulatif, tidak didukung dan dijelaskan bukti yang ada serta menggeneralisasi suatu perbuatan yang hanya untuk mencari sensasi publik saja atau ada kepentingan politik," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 10 Juni 2021.
Dedi menilai laporan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) ke Komnas HAM itu dianggap salah kamar. Dia lantas mempertanyakan substansi pelaporan Novel Baswedan cs.
"Menurut saya itu salah kamar juga, ke Komnas HAM kan harus ada pelanggaran HAM berat lalu kemudian didalami oleh pihak Komnas HAM. Pertanyaannya, di mana letak substansi pelanggaran HAM yang dilaporkan Bapak Novel Baswedan cs?" ucap Dedi.
Baca:
Komnas HAM Ngotot Panggil Pimpinan KPK Pekan Depan
Komnas HAM seharusnya menjelaskan ke publik ihwal urgensi pemanggilan pimpinan KPK itu. Dedi pun mengaku heran jika Komnas HAM mengurusi persoalan TWK
Lembaga Antirasuah.
"Harusnya Komnas HAM menjelaskan juga dong. Kami melihat langkah Komnas HAM sangat mengherankan mengurusi terkait TWK pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN," kata dia.
Dedi menyebut Komnas HAM juga tampak ngotot dalam memproses pelaporan Novel Baswedan cs. Padahal, menurut dia, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN lewat TKW itu sudah sesuai peraturan.
"Menurut saya seharusnya Komnas HAM lebih fokus dan serius dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat saja ketimbang mencari sensasi. Sangat banyak terdapat persoalan pelanggaran HAM berat yang belum selesai dan tuntas seperti Trisakti dan kejadian di Papua dan lain-lain," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
