Jakarta: Pemerintah dinilai belum tegas dalam menindaklanjuti masalah kebocoran data. Aparat penegak hukum juga dinilai masih belum tegas dengan masalah tersebut.
"Kita masih belum ada, ketika terjadi kebocoran data di Indonesia apa dampaknya?" kata konsultan keamanan siber Teguh Aprianto dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat, 12 November 2021.
Menurut dia, kebocoran data merupakan masalah serius di luar negeri. Beberapa perusahaan bakal ditindak sampai ke meja hijau jika tidak bisa menjaga data penggunanya.
Di Indonesia justru terbalik. Masalah kebocoran data pengguna akibat kecerobohan perusahaan belum pernah masuk ke meja hijau.
"Di luar negeri bisa ditindak perusahaannya," ujar Teguh.
Teguh mengatakan banyak kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Bahkan, kebocoran data pengguna terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan instansi pemerintah.
Pemerintah juga dinilai kurang tegas saat ada kebocoran pada data BPJS. Bahkan, tidak ada proses hukum terhadap kasus kebocoran data BPJS.
"Kominfo, BSSN, dan BPJS terlihat seperti enggak siap, atau ya sudah yang biasa dilakukan menyanggah dulu investigasi kemudian," tutur Teguh.
Baca: Data Pribadi Guru di Tangerang Bocor Diduga karena Peralihan Rekening Bank
Kebocoran data di Indonesia diatur dalam peraturan yang ketat. Salah satunya Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2012.
Pemerintah diminta bijak. Masalah kebocoran data harus bisa masuk ke ranah hukum. Pengguna jasa harus mendapatkan jaminan pasti terkait datanya yang diserahkan ke perusahaan.
Jakarta: Pemerintah dinilai belum tegas dalam menindaklanjuti masalah
kebocoran data. Aparat
penegak hukum juga dinilai masih belum tegas dengan masalah tersebut.
"Kita masih belum ada, ketika terjadi kebocoran
data di Indonesia apa dampaknya?" kata konsultan keamanan siber Teguh Aprianto dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat, 12 November 2021.
Menurut dia, kebocoran data merupakan masalah serius di luar negeri. Beberapa perusahaan bakal ditindak sampai ke meja hijau jika tidak bisa menjaga data penggunanya.
Di Indonesia justru terbalik. Masalah kebocoran data pengguna akibat kecerobohan perusahaan belum pernah masuk ke meja hijau.
"Di luar negeri bisa ditindak perusahaannya," ujar Teguh.
Teguh mengatakan banyak kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Bahkan, kebocoran data pengguna terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan instansi pemerintah.
Pemerintah juga dinilai kurang tegas saat ada kebocoran pada data BPJS. Bahkan, tidak ada proses hukum terhadap kasus kebocoran data BPJS.
"Kominfo, BSSN, dan BPJS terlihat seperti enggak siap, atau ya sudah yang biasa dilakukan menyanggah dulu investigasi kemudian," tutur Teguh.
Baca:
Data Pribadi Guru di Tangerang Bocor Diduga karena Peralihan Rekening Bank
Kebocoran data di Indonesia diatur dalam peraturan yang ketat. Salah satunya Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2012.
Pemerintah diminta bijak. Masalah kebocoran data harus bisa masuk ke ranah hukum. Pengguna jasa harus mendapatkan jaminan pasti terkait datanya yang diserahkan ke perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
