Jakarta: Mantan Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Reyna Usman menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) hari ini, 13 Juni 2024. Dia dituduh membuat negara merugi atas perkara tersebut.
“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Karunia sebesar Rp17.682.445.455,00 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp17.682.445.455,00 pada Kemenakertrans RI TA 2012,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni2024.
Dugaan korupsi ini dilakukan Reyna bersama dengan mantan Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia. Saat itu, Reyna menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemnaker.
PT AIM mendapatkan proyek tersebut tanpa adanya kalkulasi keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Harga yang ditawarkan awalnya yakni Rp19,8 miliar.
Dalam proses pemenangan lelang itu, eks pejabat Kemnaker I Nyoman Darmanta turut membantu meloloskan PT AIM untuk mendapatkan proyek atas perintah Reyna. KPK juga mengendus banyak barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi proyek yang ditawarkan PT AIM.
“Masih terdapat barang yang belum sesuai dengan spesifikasi seperti yang tertera dalam Surat Perintah Mulai Kerja Nomor SPMK.2535/PTKLN-PPKIX/2012 tanggal 19 Oktober 2012. Pemasangan hardware dan software pada negara Malaysia dan Saudi Arabia (Jeddah) belurm dilaksanakan,” ucap jaksa.
Meski ada barang yang tidak sesuai, Reyna tetap meminta PT AIM dibayar seratus persen. Dana yang dikeluarkan saat itu sebesar Rp14 miliar.
KPK juga melihat adanya sejumlah pengerjaan yang bermasalah dalam proyek tersebut. Salah satunya yakni pengelolaan data dari PT AIM yang tidak bisa digunakan.
“Setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, ternyata sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI yang dibangun oleh PT AIM tidak dapat digunakan, baik untuk migrasi data maupun integrasi sistem antara sistem proteksi TKI milik Kemenakertrans Rl dengan sistem informasi eksisting milik para stakeholder terkait,“ ujar jaksa.
Kesalahan itu dinilai fatal oleh KPK. Sebab, negara tidak bisa menerima manfaat atas proyek yang sudah dibayarkan penuh.
Atas kelakuannya, Reyna disangkakan melanggar x Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Jakarta: Mantan Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemenaker) Reyna Usman menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) hari ini, 13 Juni 2024. Dia dituduh membuat negara merugi atas perkara tersebut.
“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Karunia sebesar Rp17.682.445.455,00 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp17.682.445.455,00 pada Kemenakertrans RI TA 2012,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni2024.
Dugaan korupsi ini dilakukan Reyna bersama dengan mantan Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia. Saat itu, Reyna menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemnaker.
PT AIM mendapatkan proyek tersebut tanpa adanya kalkulasi keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Harga yang ditawarkan awalnya yakni Rp19,8 miliar.
Dalam proses pemenangan lelang itu, eks pejabat Kemnaker I Nyoman Darmanta turut membantu meloloskan PT AIM untuk mendapatkan proyek atas perintah Reyna. KPK juga mengendus banyak barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi proyek yang ditawarkan PT AIM.
“Masih terdapat barang yang belum sesuai dengan spesifikasi seperti yang tertera dalam Surat Perintah Mulai Kerja Nomor SPMK.2535/PTKLN-PPKIX/2012 tanggal 19 Oktober 2012. Pemasangan hardware dan software pada negara Malaysia dan Saudi Arabia (Jeddah) belurm dilaksanakan,” ucap jaksa.
Meski ada barang yang tidak sesuai, Reyna tetap meminta PT AIM dibayar seratus persen. Dana yang dikeluarkan saat itu sebesar Rp14 miliar.
KPK juga melihat adanya sejumlah pengerjaan yang bermasalah dalam proyek tersebut. Salah satunya yakni pengelolaan data dari PT AIM yang tidak bisa digunakan.
“Setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, ternyata sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI yang dibangun oleh PT AIM tidak dapat digunakan, baik untuk migrasi data maupun integrasi sistem antara sistem proteksi TKI milik Kemenakertrans Rl dengan sistem informasi eksisting milik para stakeholder terkait,“ ujar jaksa.
Kesalahan itu dinilai fatal oleh KPK. Sebab, negara tidak bisa menerima manfaat atas proyek yang sudah dibayarkan penuh.
Atas kelakuannya, Reyna disangkakan melanggar x Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
