Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Budiman Saleh. Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) tahun 2007 sampai 2017.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (eks Direktur Utama PT DI Budi Santoso)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 3 September 2020.
Budiman dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Direktur Aircraft Integration PT DI 2010-2012 dan Direktur Niaga PT DI 2012-2017. Belum diketahui keterangan yang akan digali penyidik dari Budiman.
KPK pernah memanggil Budiman dalam perkara yang sama. Penyidik mengonfirmasi dugaan penerimaan uang dari mitra penjualan PT DI.
Baca: Penyidik KPK Cecar Eks Direktur PT DI Soal Uang 'Panas'
Lembaga Antirasuah juga memanggil Sales Manager PT Abadi Sentosa Perkasa Andi Sukandi. Pemanggilan Andi merupakan penjadwalan ulang setelah mangkir pada pemeriksaan Rabu, 2 September 2020.
Budi Santoso ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani. Keduanya ditahan.
Kedua tersangka dinilai melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Lembaga Antirasuah juga memanggil Sales Manager PT Abadi Sentosa Perkasa Andi Sukandi. Pemanggilan Andi merupakan penjadwalan ulang setelah mangkir pada pemeriksaan Rabu, 2 September 2020.
Budi Santoso ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani. Keduanya ditahan.
Kedua tersangka dinilai melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
