Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

Eks Kepala Bakamla Dipanggil KPK

Nasional kpk kasus korupsi suap di bakamla
Candra Yuri Nuralam • 19 Januari 2021 11:31
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Ari Soedewo. Dia dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran (TA) 2016 untuk Bakamla.
 
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka LM (Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla Leni Marlena) dan tersangka korporasi PT Merial Esa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 Januari 2021.
 
Ari dipanggil karena dinilai mengetahui seluk beluk rasuah dalam kasus ini. Keterangannya akan digunakan penyidik untuk penguatan bukti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, PT Merial Esa diduga secara bersama-sama memberikan hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara. Suap ini terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN‎-P Tahun 2016 untuk Bakamla.
 
Baca: Penahanan 2 Tersangka Korupsi di Bakamla Diperpanjang
 
Tersangka Komisaris PT Merial Esa, Erwin Sya'af Arief, diduga berkomunikasi dengan anggota Komisi I DPR RI‎, Fayakhun Andriadi. Komunikasi keduanya menyangkut pengupayaan proyek satelit monitoring di Bakamla masuk APBN-P 2016.
 
Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun jika meloloskan permintaannya. Total komitmen fee dalam proyek ini mencapai 7 persen, dan 1 persen di antaranya untuk Fayakhun.
 
Sebagai realisasi biaya komitmen, Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar US$911.480 atau setara sekitar Rp12 miliar. Uang tersebut dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guang Zhou China.
 
PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif