Gugatan Presidential Threshold Diharapkan Selesai Sebelum Pendaftaran Capres

Faisal Abdalla 03 Juli 2018 15:27 WIB
revisi uu pemilu
Gugatan <i>Presidential Threshold</i> Diharapkan Selesai Sebelum Pendaftaran Capres
Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Sebanyak 12 tokoh kembali mengajukan gugatan uji materi terhadap Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 yang mengatur penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon berharap gugatan ini dapat segera diputus.

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay sebagai salah satu pemohon berharap perkara ini sudah diputus, sebelum pembukaan pendaftaran bakal capres dan cawapres pada 4-10 Agustus 2018 mendatang.

"Ada permohonan untuk dipercepat, kemudian kami sudah sampaikan surat resmi kepada pimpinan MK," kata Hadar di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 3 Juli 2018.


Hadar berjanji para pemohon lainnya akan segera memperbaiki berkas permohonan seperti disarankan majelis hakim MK. Pemohon diberi waktu hingga dua minggu ke depan.

Baca: MK Minta Alasan Baru Gugatan Ambang Batas Presiden

Meski begitu, Hadar menjamin permohonan gugatan uji materi ambang batas presiden ini tak terkait dengan parpol atau paslon tertentu. Meski berpotensi mengubah peta politik, ia menegaskan permohonan ini diajukan semata demi memperbaiki sistem pemilu sesuai konstitusi.

Sementara itu, kuasa hukum para pemohon, Denny Indrayana, mengatakan keinginan para pemohon agar perkara ini segera diputus adalah demi melindungi hak konstitusionalitas seluruh masyarakat Indonesia. Ia yakin MK bisa memutus perkara ini sebelum pendaftaran bakal capres dan cawapres dibuka.

"MK telah sering membuat putusan dalam kurun waktu yang singkat karena kebutuhan untuk melindungi hak-hak konstitisional penting dalam UUD 1945. Kami berpandangan hak konstitusional terkait pencalonan presiden tentu salah satu hal yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan berbangsa," tandas Denny.



(YDH)