Jakarta: Kecepatan disebut menjadi kunci dalam menangani serangan siber. Ketua Tim Ahli Perumus Kebijakan Manajemen Krisis Siber Richardus Eko Indrajit mengatakan faktor kecepatan ini bisa dicapai bila ada integrasi komunikasi antar pemangku kepentingan.
"Saat krisis ketua-ketua yang memegang komputerisasi di Republik ini harus tergabung dalam teleconference, mari kita selesaikan dengan cepat," kata Richardus dalam forum group discussion (FGD) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2019.
Ia mengatakan informasi yang didapat akan menjadi bahan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) memetakan dan mencari sumber serangan. Setelah itu, harus ada keterbukaan data dari pemerintah dan swasta.
"Pemecahan masalah baru bisa di pecahkan kalau ada informasinya, informasinya ada kalau semua pihak yang memiliki itu dengan suka rela dan senang hati memberikan informasi itu," tuturnya.
Baca: BSSN Susun Manajemen Krisis Hadapi Serangan Siber
Guru Besar Ilmu Komputer Perbanas itu menjelaskan peran pemangku kepentingan perusahaan juga sangat dibutuhkan untuk dapat memutuskan kebijakan secara cepat. Pemegang otoritas perusahaan wajib terlibat langsung guna menangani krisis siber.
"Kalau dia orang nomor satu yang memegang struktur krisis itu dan bisa mengambil keputusan dengan cepat keluarkan (data) itu (sekarang) , demi negara, dan dilindungi dengan Undang-Undang," ungkapnya.
BSSN kini tengah berupaya menyusun manajemen krisis yang akan terintergrasi dalam National Security Operation Center (NSOC). BSSN mempercayakan penyusunan manajemen krisis pada Richardus Eko Indrajit. Tim juga diisi ahli IT, Marsudi Wahyu Kisworo.
Jakarta: Kecepatan disebut menjadi kunci dalam menangani serangan siber. Ketua Tim Ahli Perumus Kebijakan Manajemen Krisis Siber Richardus Eko Indrajit mengatakan faktor kecepatan ini bisa dicapai bila ada integrasi komunikasi antar pemangku kepentingan.
"Saat krisis ketua-ketua yang memegang komputerisasi di Republik ini harus tergabung dalam teleconference, mari kita selesaikan dengan cepat," kata Richardus dalam forum group discussion (FGD) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2019.
Ia mengatakan informasi yang didapat akan menjadi bahan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) memetakan dan mencari sumber serangan. Setelah itu, harus ada keterbukaan data dari pemerintah dan swasta.
"Pemecahan masalah baru bisa di pecahkan kalau ada informasinya, informasinya ada kalau semua pihak yang memiliki itu dengan suka rela dan senang hati memberikan informasi itu," tuturnya.
Baca: BSSN Susun Manajemen Krisis Hadapi Serangan Siber
Guru Besar Ilmu Komputer Perbanas itu menjelaskan peran pemangku kepentingan perusahaan juga sangat dibutuhkan untuk dapat memutuskan kebijakan secara cepat. Pemegang otoritas perusahaan wajib terlibat langsung guna menangani krisis siber.
"Kalau dia orang nomor satu yang memegang struktur krisis itu dan bisa mengambil keputusan dengan cepat keluarkan (data) itu (sekarang) , demi negara, dan dilindungi dengan Undang-Undang," ungkapnya.
BSSN kini tengah berupaya menyusun manajemen krisis yang akan terintergrasi dalam National Security Operation Center (NSOC). BSSN mempercayakan penyusunan manajemen krisis pada Richardus Eko Indrajit. Tim juga diisi ahli IT, Marsudi Wahyu Kisworo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
