Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyusun manajemen krisis sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN. Sekretaris Utama (Sestama) BSSN, Syahrul Mubarak, mengatakan manajemen krisis dibuat untuk mengambil keputusan cepat dan serentak terkait potensi ancaman keamanan siber.
"Membangun pusat manajemen krisis siber belum terlaksana dan akan kami wujudkan secara terintegrasi pada pembangunan National Security Operation Center (NSOC) pada anggaran 2019," ujar Syahrul dalam forum group discussion (FGD), di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2019.
Manajemen krisis penting untuk megantisipasi gangguan yang terjadi. Misalnya, baru-baru ini gangguan sistem check in di terminal tiga Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang.
Syahrul menyebut kejadian itu membuat kegelisahan dan ketidakpastian penumpang.
"Respons secara lokal memang cepat, namun pengambilan keputusan belum memungkinkan dilakukan secara cepat dan serentak," tutur dia.
(Baca juga: RUU Keamanan Siber Dinilai Sangat Mendesak)
BSSN mempercayakan penyusunan manajemen krisis pada Guru Besar Ilmu Komputer ABFI Perbanas, Richardus Eko Indrajit. Tim juga diisi ahli IT, Marsudi Wahyu Kisworo.
Richardus menjelaskan kondisi krisis ditetapkan ketika ada kondisi yang merugikan kemaslahatan warga negara Indonesia yang disebabkan serangan siber. Status krisis tidak dapat ditetapkan bila hanya segelintir masyarakat yang terdampak.
"Ketika Indonesia mengalami kondisi krisis tidak ada yang menentukan kita, selain negara kita, merasakan senasib sepenanggungan," tutur dia.
Tim ahli akan menghasilkan dua produk dokumen strategis, naskah akademik dan konsep rancangan peraturan BSSN tentang manajemen krisis siber atau peraturan badan.
Tim penyusun regulasi manajemen krisis siber nasional diisi:
1. Richardus Eko Indrajit
2. Marsudi Wahyu Kisworo
3. Eko Budiharjo
4. Harya Widiaputra
5. Charles Liem
6. Bisyton Wahyudi
7. Muhammad Salahudien
8. Gildas Deograt
9. Heru Purnomo Ipung
10. IGN Mantra
Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyusun manajemen krisis sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN. Sekretaris Utama (Sestama) BSSN, Syahrul Mubarak, mengatakan manajemen krisis dibuat untuk mengambil keputusan cepat dan serentak terkait potensi ancaman keamanan siber.
"Membangun pusat manajemen krisis siber belum terlaksana dan akan kami wujudkan secara terintegrasi pada pembangunan
National Security Operation Center (NSOC) pada anggaran 2019," ujar Syahrul dalam forum group discussion (FGD), di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2019.
Manajemen krisis penting untuk megantisipasi gangguan yang terjadi. Misalnya, baru-baru ini gangguan sistem
check in di terminal tiga Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang.
Syahrul menyebut kejadian itu membuat kegelisahan dan ketidakpastian penumpang.
"Respons secara lokal memang cepat, namun pengambilan keputusan belum memungkinkan dilakukan secara cepat dan serentak," tutur dia.
(Baca juga:
RUU Keamanan Siber Dinilai Sangat Mendesak)
BSSN mempercayakan penyusunan manajemen krisis pada Guru Besar Ilmu Komputer ABFI Perbanas, Richardus Eko Indrajit. Tim juga diisi ahli IT, Marsudi Wahyu Kisworo.
Richardus menjelaskan kondisi krisis ditetapkan ketika ada kondisi yang merugikan kemaslahatan warga negara Indonesia yang disebabkan serangan siber. Status krisis tidak dapat ditetapkan bila hanya segelintir masyarakat yang terdampak.
"Ketika Indonesia mengalami kondisi krisis tidak ada yang menentukan kita, selain negara kita, merasakan senasib sepenanggungan," tutur dia.
Tim ahli akan menghasilkan dua produk dokumen strategis, naskah akademik dan konsep rancangan peraturan BSSN tentang manajemen krisis siber atau peraturan badan.
Tim penyusun regulasi manajemen krisis siber nasional diisi:
1. Richardus Eko Indrajit
2. Marsudi Wahyu Kisworo
3. Eko Budiharjo
4. Harya Widiaputra
5. Charles Liem
6. Bisyton Wahyudi
7. Muhammad Salahudien
8. Gildas Deograt
9. Heru Purnomo Ipung
10. IGN Mantra
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
