Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah merusumukan cara agar pemerintah daerah (pemda) lebih transparan kepada masyarakat dalam melaksanakan seluruh tugasnya. Transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan dana.
“Tahun 2024 ini kami terus merumuskan tentang bagaimana menguatkan kembali pemerintah daerah untuk lebih berani menyatakan segala hal secara transparan dan benar,” kata Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko melalui keterangan tertulis, Minggu, 26 Mei 2024.
Didik menjelaskan transparansi terhadap publik bisa dilakukan dengan mengintegrasikan pelayanan publik. Jika dilakukan, lanjut dia, kepuasan masyarakat diyakini bakal meningkat.
Transparansi yang baik juga penting untuk mencegah terjadinya korupsi di daerah. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan bekerja sama untuk memuaskan masyarakat dari hasil kerjanya.
Meningkatkan transparansi bisa dilakukan dengan mengikuti rekomendasi perbaikan dari monitoring centre for prevention (MCP) KPK. Setidaknya, kata Didik, saran yang diberikan mencakup delapan pencegahan di delapan area korupsi yang kerap terjadi di daerah.
“Memasuki triwulan II 2024, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK juga melakukan penguatan pada sistem pencegahan korupsi di daerah yang mencakup 8 area, 26 indikator, dan 62 sub indikator MCP. Salah satunya dengan kegiatan pendalaman melalui strategi kolaboratif antara satuan tugas pencegahan dan satuan tugas penindakan,” ujar Didik.
Jakarta:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah merusumukan cara agar
pemerintah daerah (pemda) lebih transparan kepada masyarakat dalam melaksanakan seluruh tugasnya. Transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan dana.
“Tahun 2024 ini kami terus merumuskan tentang bagaimana menguatkan kembali pemerintah daerah untuk lebih berani menyatakan segala hal secara transparan dan benar,” kata Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko melalui keterangan tertulis, Minggu, 26 Mei 2024.
Didik menjelaskan transparansi terhadap publik bisa dilakukan dengan mengintegrasikan pelayanan publik. Jika dilakukan, lanjut dia, kepuasan masyarakat diyakini bakal meningkat.
Transparansi yang baik juga penting untuk mencegah terjadinya korupsi di daerah. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan bekerja sama untuk memuaskan masyarakat dari hasil kerjanya.
Meningkatkan transparansi bisa dilakukan dengan mengikuti rekomendasi perbaikan dari monitoring centre for prevention (MCP) KPK. Setidaknya, kata Didik, saran yang diberikan mencakup delapan pencegahan di delapan area korupsi yang kerap terjadi di daerah.
“Memasuki triwulan II 2024, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK juga melakukan penguatan pada sistem pencegahan
korupsi di daerah yang mencakup 8 area, 26 indikator, dan 62 sub indikator MCP. Salah satunya dengan kegiatan pendalaman melalui strategi kolaboratif antara satuan tugas pencegahan dan satuan tugas penindakan,” ujar Didik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
