Tuntutan KPK Mengejutkan Bupati Rita
Rita Widyasari. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Jakarta: Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati nonaktif Kutai Kertanegara Rita Widyasari 15 tahun penjara. Tuntutan itu mengejutkan kubu Rita.
 
"Yang pasti kita cukup terkejut, karena itu buat kita lumayan tinggi, 15 tahun," kata pengacara Rita, Wisnu Wardana usai mendengar sidang penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 25 Juni 2018.
 
Wisnu mengatakan, surat tuntutan yang dibacakan jaksa KPK ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan keterangan saksi. Ia akan membantah hal tersebut dalam nota pembelaannya pekan depan.
 
Ia mencontohkan, salah satu poin yang tidak sesuai keterangan saksi yakni soal penerimaan uang. Dari keterangan sejumlah saksi, disebutkan jika Rita tidak menerima uang secara langsung.

Baca: Pengusaha Didakwa Suap Bupati Rita Rp6 Miliar

Ia mengakui kliennya menerima sejumlah uang. Namun, jumlahnya tidak mencapai Rp248 miliar seperti yang disebutkan jaksa.
 
"Kita mesti akui bahwa Bu Rita ada penerimaan melalui Junaidi, kalau tidak salah ya. Itu pun tiga atau empat kali dan nilainya tidak sebesar itu. Jadi enggak sampai seperti yang dituntut itu Rp248 miliar," ujarnya.
 
Wisnu mengatakan pihaknya akan mempersiapkan nota pembelaan sebaik mungkin. Sidang pembacaan nota pembelaan diagendakan pada Senin, 2 Juli 2018.
 
"Pastinya substansinya kita akan bicara soal penerimaan-penerimaan uang itu. Sepanjang catatan kami enggak ada yang ke Ibu Rita, itu aja. Dan tim 11 itu sendiri, anggaplah itu Junaidi. Junaidi dalam catatan kami enggak ada tuh, kecuali yang kegiatan partai yang dia sebut seperti itu," tegas dia.
 
Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari dituntut hukuman 15 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.
 
Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Rita telah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp250 miliar. Selain itu, Politikus Partai Golkar itu juga dinilai terbukti menerima Rp6 miliar dan Rp5 miliar dari pemilik PT Golden Sawit Prima Hery Susanto Gun alias Abun.
 
Terkait penerimaan gratifikasi, Rita dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 
Sementara terkait penerimaan suap, Rita dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.






(FZN)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id