Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum dinilai tepat mengaudit vendor yang beranggotakan 400 orang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Anggaran kelompok yang sebelumnya disebut tim bayangan itu harus terang-benderang.
“Artinya, tidak hanya BPK tapi mungkin kepolisian atau kejaksaan memeriksa dan memanggil vendornya,” kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah kepada Medcom.id, Selasa, 27 September 2022.
Trubus menilai kehadiran vendor itu pemborosan dan tidak urgen. Sebab, Nadiem memiliki tim ahli, staf khusus, hingga direktur jenderal yang memadai.
“Posisinya (vendor) cuma supporting, tapi kenapa jumlahnya begitu banyak? Ini masalah,” ujar dia.
Trubus menyebut penyelidikan oleh BPK dan aparat penegak hukum penting untuk menelusuri pernak-pernik vendor tersebut. Mulai dari anggota, sumber anggaran, hingga alokasi anggaran.
“Apakah dari dana operasi menteri, anggaran lain-lain, atau sudah diajukan. Publik harus tahu dan ada transparansi,” tegas dia.
Sebelumnya, Nadiem mengaku memiliki 400 orang yang tergabung dalam organisasi bayangan. Posisi tim bayangan tersebut tidak masuk dalam struktur birokrasi, namun melekat dengan Kemendikbudristek, bahkan turut mendesain produk-produk yang dihasilkan kementerian.
"Right now we have 400 product managers, software engineers, data scientists that have created a shadow organization attached to our Ministry. (Saat ini kami memiliki 400 manajer produk, insinyur perangkat lunak, ilmuwan data yang bekerja sebagai organisasi bayangan yang melekat pada Kementerian kami," kata Nadiem mengutip unggahan video di akun Instagram @nadiemmakarim, Kamis, 22 September 2022.
Pernyataan Nadiem disorot Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Mereka meminta BPK mendalami 400 orang tersebut.
“Andai kata tidak dari APBN lantas sumber gaji mereka dari mana? P2G mendesak BPK merespons ini, harus diperiksa dari segi anggarannya," kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri, Jumat, 23 September 2022.
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (
BPK) dan aparat penegak hukum dinilai tepat mengaudit vendor yang beranggotakan 400 orang di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (
Kemendikbudristek). Anggaran kelompok yang sebelumnya disebut tim bayangan itu harus terang-benderang.
“Artinya, tidak hanya BPK tapi mungkin kepolisian atau kejaksaan memeriksa dan memanggil vendornya,” kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah kepada
Medcom.id, Selasa, 27 September 2022.
Trubus menilai kehadiran vendor itu pemborosan dan tidak urgen. Sebab, Nadiem memiliki tim ahli, staf khusus, hingga direktur jenderal yang memadai.
“Posisinya (vendor) cuma
supporting, tapi kenapa jumlahnya begitu banyak? Ini masalah,” ujar dia.
Trubus menyebut penyelidikan oleh BPK dan aparat penegak hukum penting untuk menelusuri pernak-pernik vendor tersebut. Mulai dari anggota, sumber anggaran, hingga alokasi anggaran.
“Apakah dari dana operasi menteri, anggaran lain-lain, atau sudah diajukan. Publik harus tahu dan ada transparansi,” tegas dia.
Sebelumnya, Nadiem mengaku memiliki 400 orang yang tergabung dalam organisasi bayangan. Posisi tim bayangan tersebut tidak masuk dalam struktur birokrasi, namun melekat dengan Kemendikbudristek, bahkan turut mendesain produk-produk yang dihasilkan kementerian.
"
Right now we have 400 product managers,
software engineers, data
scientists that have created a shadow organization attached to our Ministry. (Saat ini kami memiliki 400 manajer produk, insinyur perangkat lunak, ilmuwan data yang bekerja sebagai organisasi bayangan yang melekat pada Kementerian kami," kata Nadiem mengutip unggahan video di akun
Instagram @nadiemmakarim, Kamis, 22 September 2022.
Pernyataan Nadiem disorot Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Mereka meminta BPK mendalami 400 orang tersebut.
“Andai kata tidak dari APBN lantas sumber gaji mereka dari mana? P2G mendesak BPK merespons ini, harus diperiksa dari segi anggarannya," kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri, Jumat, 23 September 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
