Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Medcom.id
Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Medcom.id

Minyak Goreng Langka, Pedagang Pecel Lele Gugat UU Perdagangan

Nasional mahkamah konstitusi Undang-Undang minyak goreng Minyak Goreng Satu Harga
Indriyani Astuti • 26 April 2022 14:25
Jakarta: Dipicu kelangkaan minyak goreng, Muhammad Hasan Basri mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pedagang lalapan dan pecel lele itu menguji Pasal 29 UU Perdagangan Perdagangan yang mengatur soal penimbunan bahan pokok. 
 
Kuasa hukum pemohon, Ahmad Irawan mengatakan, kliennya tidak dapat berkerja apabila minyak goreng tidak terdapat di pasaran. Harga minyak goreng yang tinggi, terang Irawan, menghambat pemohon untuk mendapatkan nafkah karena daya beli masyarakat menurun.
 
"Minyak goreng yang tidak tersedia atau minyak goreng yang mahal menurut batas penalaran yang wajar dapat membuat pemohon tidak dapat bekerja dan keluarga tidak dapat hidup layak," ujar Irawan dalam sidang di Gedung MK, Selasa, 26 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Mafia Minyak Goreng Terbongkar, KSP: Bukti Pemerintah Tidak Takut
 
Irawan menambahkan norma tersebut mengandung larangan pelaku usaha menyimpan barang pokok. Tetapi, distributor masih bisa menyimpan minyak goreng dalam jumlah dan waktu tertentu.
 
"Itu lah yang sedang yang kami uji, Yang Mulia terkait dengan inti normanya dalam jumlah dan waktu tertentu," kata Irawan.
 
Dalam petitum, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 29 Ayat (1) UU Perdagangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
 
Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta pemohon mempertajam kerugian hak konstitusional yang dialami. Selain itu, pada pokok permohonan, Saldi meminta pemohon mempertajam alasan Pasal 29 UU Perdagangan dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
 
Sebelum menutup persidangan, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonannya. Penyerahan perbaikan diterima kepaniteraan pada 9 Mei 2022, paling lambat dua jam sebelum dimulainya persidangan.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif