Ketua Umum Hipmi Mardani H Maming. FOTO: Hipmi
Ketua Umum Hipmi Mardani H Maming. FOTO: Hipmi

Terdakwa Dwidjono Pastikan Mardani Maming Tak Terima Gratifikasi Izin Tambang

Misbahol Munir • 24 Mei 2022 21:44
Jakarta: Fakta persidangan diklaim menunjukkan eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming tidak terlibat dalam dugaan gratifikasi terkait izin tambang di Tanah Bumbu yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Penerimaan gratifikasi Mardani disebut tuduhan keji yang tidak mendasar.
 
"Ini bisa dilihat persidangan kemarin (Senin, 23 Mei 2022). Mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi, yang menjadi terdakwa kasus memastikan Mardani H Maming tidak menerima sepeser pun uang hasil gratifikasi izin tambang senilai Rp27,6 miliar," kata kuasa hukum Mardani, Irfan Idham, dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Mei 2022.
 
Dengan demikian, kata dia, tudingan Mardani turut menerima aliran dana gratifikasi dalam perkara dugaan korupsi Dwidjono terbantahkan. Pada sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Dwidjono memastikan Mardani tak menerima uang haram dari izin tambang tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal itu terungkap saat jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Salam, menanyakan langsung kepada Dwidjono ihwal benar tidaknya Mardani turut menikmati aliran dana tersebut.
 
"Uang perusahaan (Rp27,6 miliar) enggak ada," kata Dwidjono menjawab pertanyaan Salam.
 
Salam mengatakan pihaknya menanyakan hal itu untuk menghindari adanya polemik yang muncul efek dari perkara yang saat ini tengah berjalan. Jangan sampai, kata Salam, jaksa mengkriminalisasi seseorang tanpa bukti yang kuat.
 
"Kami tidak mau menetapkan orang sebagai tersangka kalau tidak cukup bukti Pak," kata Salam.
 
Ketua Hakim Yusriansyah mengambil alih dan mempertegas pernyataan terdakwa soal aliran dana tersebut. Namun, Dwidjono kembali menegaskan Mardani tak menerima aliran uang tersebut.
 
"Jadi dari Rp27,6 miliar tidak ada yang masuk ke Bupati (Mardani)?" tanya Yusriansyah.
 
"Tidak ada yang mulia," jawab Dwi.
 
Baca: Ketum Hipmi Disebut Tidak Menikmati Suap Izin Tambang
 
Usai persidangan, Salam mengatakan sesuai fakta persidangan duit dugaan gratifikasi Rp27,6 miliar hanya dinikmati Dwidjono. "Terkait kasus ini senilai Rp27,6 miliar dinikmati sendiri oleh terdakwa, oleh keluarganya melalui perusahaan PT BMPE," kata Salam.
 
Sementara itu, kuasa hukum Dwidjono, Sahlan Alboneh, mengamini tak ada aliran duit ke Mardani. Sahlan menyebut soal adanya aliran dana Rp89 miliar yang disampaikan saksi pada persidangan sebelumnya itu di luar dari perkara ini.
 
Dalam kesempatan itu, Irfan juga menyatakan pihaknya memiliki bukti kuat berupa dokumen lengkap untuk membantah kesaksian Christian Soetio selaku Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) soal aliran dana ke Mardani.
 
"Saya memiliki dokumen lengkap untuk membantah seluruh keterangan saksi Christian Soetio terkait aliran dana yang ditujukan kepada klien kami Mardani H Maming. Kesaksian Christian tidak disertai dengan bukti dan fakta yang ada," tegas Irfan.
 
Pada persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin, Kalsel, Jumat, 13 Mei 2022, Christian Soetio yang dihadirkan sebagai saksi meringankan Dwidjono menyebut adanya aliran dana sebesar Rp89 miliar kepada Mardani melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP).
 
Padahal, kata Irfan, transfer itu justru ditujukan ke rekening perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan Mardani. "Malah justru PT PCN lah yang mempunyai utang kepada PT TSP dan PT PAR sebesar Rp106 miliar," ucap Irfan.
 
PT PCN saat ini sedang dalam proses perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana dalam perkara tersebut Jhonlin Group adalah pihak investor yang ingin mengambil alih kepemilikan aset dan perusahaan PT PCN.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif