Eni Maulani Saragih. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Eni Maulani Saragih. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Politikus Golkar Kembalikan Rp713 Juta ke KPK

Nasional OTT KPK Korupsi PLTU Riau-1
Damar Iradat • 08 Januari 2019 15:37
Jakarta: Wakil Sekretaris Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengembalikan uang Rp713 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu sebelumnya digunakan untuk kebutuhan panitia penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar.
 
Sarmuji mengatakan, uang Rp713 juta yang digunakan untuk biaya steering committee (SC) ia terima dari Eni Maulani Saragih yang saat itu menjabat sebagai bendahara Munaslub Golkar. Uang yang diberikan Eni kepada Sarmuji itu diduga didapat dari pengusaha, Johannes Budisutrisno Kotjo.
 
"Awalnya mau kembalikan ke penasihat hukum terdakwa sesuai saran KPK, tapi akhirnya kembalikan langsung ke KPK," kata Sarmuji saat bersaksi untuk Eni dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.
 
Sarmuji menjelaskan, uang itu diserahkan Eni kepadanya pada Desember 2017. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap.
 
Menurutnya, penyerahan pertama dilakukan sebelum penyelenggaraan Munaslub. Sementara sisanya diserahkan beberapa hari setelah Munaslub usai.
 
"Ada yang (diberikan) waktu persiapan munaslub, ada yang segera setelah pelaksanaan munaslub karena pengganti ongkos, akomodasi, dan transportasi SC munaslub," tegas dia.
 
Eni sebelumnya didakwa menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diberikan agar perusahaan Kotjo, Blackgold Natural Resources Limited mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).

Baca: Eni Maulani Terima Suap Rp4,8 Miliar dari Bos Blackgold

Dalam surat dakwaan, diketahui jika uang tersebut mengalir ke Munaslub Partai Golkar. Uang untuk Munaslub diminta Eni kepada Kotjo atas perintah Idrus Marham yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.
 
Eni kemudian menghubungi Kotjo dan meminta uang sejumlah USD3.000.000 dan SGD400.000. Kendati begitu, Kotjo tidak langsung merespons permintaan Eni dan Idrus.
 
Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?




(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi