Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memenuhi panggilan KPK - ANT/Reno Esnir
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memenuhi panggilan KPK - ANT/Reno Esnir

Tjahjo Benarkan Minta Izin Meikarta Segera Diproses

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Juven Martua Sitompul • 25 Januari 2019 15:06
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pernah berkomunikasi dengan tersangka Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Komunikasi terkait permasalahan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.
 
Tjahjo mengatakan komunikasi dengan Neneng berlangsung saat dirinya menghubungi Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono. Dia menanyakan perselisihan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait kewenangan pemberian izin terhadap proyek bernilai ratusan triliun tersebut. Saat itu, Neneng sedang bersama Soni, sapaan karib Sumarsono.

"‎Saya telepon Dirjen disampaikan bahwa di dalam ruangan Pak Dirjen ada bupati dan rapat sudah selesai, intinya perizinan itu yang mengeluarkan adalah bupati atas rekomendasi dari gubernur," kata Tjahjo usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2019.
 
Mengetahui Neneng bersama Soni, Tjahjo kemudian meminta Soni untuk menyerahkan telepon itu kepada Neneng. Dalam pembicaraannya, Tjahjo meminta Neneng untuk segera memproses izin Meikarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Dijawab Neneng) 'baik Pak sesuai aturan', ya sudah itu saja‎," kata Tjahjo mengulang komunikasinya dengan Neneng.
 
Neneng yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang suap perizinan Meikarta mengaku Tjahjo pernah memintanya untuk membantu perizinan Meikarta. Permintaan itu disampaikan Tjahjo melalui telepon.
 
Tjahjo membantah pernah melakukan pertemuan dengan Neneng untuk membahas perizinan Meikarta. Dia mengklaim keterlibatannya hanya sebatas memfasilitasi permasalahan antara Pemprov Jabar dengan Pemda Bekasi terkait izin tersebut.

"‎Saya ditanya apakah pernah bertemu (Neneng), tidak pernah ketemu, itu saja," pungkas Tjahjo.
 
(Baca juga:Tjahjo Sebut Izin Proyek Meikarta di Pemkab Bekasi)
 
KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar.
 
Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah rencana ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.
 
Diduga, aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal.
 
Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.
 
Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.
 
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.
 
(Baca juga:Mendagri Disebut Tak Berniat Muluskan Proyek Meikarta)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif