Ahmadi Bantah Menyuap Gubernur Aceh

Fachri Audhia Hafiez 29 November 2018 19:42 WIB
OTT Gubernur Aceh
Ahmadi Bantah Menyuap Gubernur Aceh
Sidang terdakwa Ahmadi - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi, membantah menyuap Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf untuk ikut mengerjakan proyek bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Ahmadi mengaku pengusaha lokal Bener Meriah tak ikut mengerjakan proyek. 

"Tuduhan suap pada saya agar dapat membantu menenangkan kontraktor atau pengusaha lokal dalam proyek pembangunan ruas jalan Samar Kilang segmen satu dan dua, tak benar. Bagaimana dituduhkan (mrnyuap) kalau kontraktor yang ingin dimenangkan tidak mendaftarkan diri," kata Ahmadi saat membacakan pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 29 November 2018.

Ahmadi mengatakan pembangunan ruas jalan Samar Kilang masih dilaksanakan hingga saat ini. Namun, kontraktor bukan berasal dari Bener Meriah, melainkan dari Banda Aceh dan Aceh Tengah.


Dia mengklaim kontraktor lokal banyak yang mengeluh lantaran telah ikut lelang, namun tak ada yang menang. 

"Saya selaku kepala daerah tentunya punya kewajiban membina para pengusaha daerah. Pemerintah tanpa pengusaha tidak akan mungkin dapat mewujudkan visi-misinya dalam pembangunan infrastruktur," tutur Ahmadi.

(Baca juga: Bupati Bener Meriah Dituntut 4 Tahun Penjara)

Bupati Kabupaten Bener Meriah Ahmadi sebelumnya didakwa menyuap Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf Rp1,050 miliar. Suap diberikan secara bertahap.

Uang tersebut diberikan Ahmadi agar Irwandi mengarahkan Unit Pelayanan Pengadaan (UPP) Aceh memberikan persetujuan kepada kontraktor atau rekanan yang diusulkan Ahmadi. Rekanan dari Kabupaten Bener Meriah yang diusulkan Ahmadi dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari DOKA 2018.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Ahmadi dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp250 juta, serta subsider enam bulan penjara. Ahmadi dinilai terbukti terlibat suap penggunaan DOKA tahun anggaran 2018.

"Telah terbukti sah dan terbukti secara hukum melakukan korupsi secara berlanjut," kata Jaksa Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 22 November 2018.

Jaksa KPK menilai Ahmadi telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Baca juga: Saksi Mengakui Mengambil Uang dari Bupati Ahmadi)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id