Barang sitaan di Rupbasan Cipinang, Jakarta Timur, Cipinang, Jakarta Timur, Selasa, 12 April 2016. Foto: MI/Atet Dwi
Barang sitaan di Rupbasan Cipinang, Jakarta Timur, Cipinang, Jakarta Timur, Selasa, 12 April 2016. Foto: MI/Atet Dwi

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Rumah Benda Sitaan Negara

Nasional ombudsman
Fachri Audhia Hafiez • 06 Agustus 2020 08:17
Jakarta: Ombudsman menemukan potensi masalah pada penyelenggaraan, penyimpanan, dan pemeliharaan barang pada rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan). Salah satunya, belum terbentuknya standardisasi pengelolaan.
 
"Temuan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan malaadministrasi berupa penyimpangan prosedur," kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020.
 
Temuan itu berdasarkan observasi Ombudsman pada empat lokasi, yakni Rupbasan Kelas I Serang, Rupbasan Kelasi I Jambi, Rupbasan Kelas I Jakarta Barat, dan Rupbasan Kelasi I Bandung. Ketiadaan standardisasi membuat banyak benda sitaan terbengkalai. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait pengelolaan dan status barang juga belum optimal. Ombudsman menyarankan standardisasi penataan dan pengelolaan benda sitaan negara dibuat sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan. 
 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM dinilai perlu meningkatkan tenaga fungsional penilai dan peneliti rupbasan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggelar pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.
 
Baca: KPK Benarkan tak Semua Barang Sitaan Diserahkan ke Rupbasan
 
"Juga meningkatkan koordinasi dengan instansi penegak hukum, meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kualifikasi benda sitaan negara," ujar Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia itu.
 
Di samping itu, Adrianus menyebut rancangan undang-undang (RUU) tentang tata kelola benda sitaan dan barang rampasan negara perlu dibentuk. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna menegaskan kejelasan status kelembagaan rupbasan juga mesti digalakkan.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif