Barang sitaan di Rupbasan Cipinang, Jakarta Timur, Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/4/2016). Foto: MI/Atet Dwi
Barang sitaan di Rupbasan Cipinang, Jakarta Timur, Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/4/2016). Foto: MI/Atet Dwi

KPK Benarkan tak Semua Barang Sitaan Diserahkan ke Rupbasan

Nasional angket kpk
Damar Iradat • 05 September 2017 09:37
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tak semua barang sitaan diserahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Alasannya, ada keterbatasan dari Rupbasan untuk mengelolanya.
 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan keterbatasan Rupbasan mengelola barang sitaan dalam kasus korupsi biasanya lebih karena masalah anggaran. KPK juga tidak mau mengambil risiko jika semua barang sitaan dititipkan ke Rupbasan.
 
"Kalau kita serahkan semuanya justru ada risiko, misalnya kerusakan. Karena mungkin ada biaya pengelolaan atau biaya perawatan," kata Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 4 September 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Oleh karena itu, lanjutnya, KPK bekerja sama dan berkoordinasi dengan Rupbasan. Konsentrasi KPK adalah memperkecil kerugian negara.
 
Febri mengakui ada perbedaan aturan antara Rupbasan dengan KPK dalam hal barang sitaan. Rupbasan mengacu kepada KUHAP yang menyatakan jika semua bukti tindak pidana harus diserahkan ke Rupbasan.
 
Sedangkan untuk kasus korupsi, menurutnya, kebutuhan yang paling mendasar adalah memastikan nilai dari aset-aset yang disita tidak turun secara signifikan. Febri mencontohkan sitaan seperti mobil mewah atau aset berharga lain. Jika nilainya fluktuatif, maka risiko tak terkelola menjadi tinggi.
 
"Ini juga sekaligus menjadi kebutuhan kita ke depan tentang rancangan UU Perampasan Aset. Mengelola aset yang disita atau dirampas untuk negara itu jadi PR (pekerjaan rumah) ke depan untuk pemberantasan korupsi," ucap dia.
 
Selain itu, soal aset tak bergerak seperti tanah, menurut Febri, tidak mungkin dititipkan.
 
Baca: Rupbasan Dukung Aturan Penjualan Barang Sitaan
 
Pertanggungjawaban penyitaan di alur proses peradilan tak serumit yang dipikirkan. Febri menyebutkan KPK selalu membuat berita acara untuk setiap penyitaan barang. Berita acara itu akan masuk ke dalam berkas di persidangan. Kemudian, jaksa penuntut umum membuktikan satu per satu. Selanjutnya, hakim yang akan mempertimbangkan.
 
"Jika terkait perkara, maka barang sitaan itu akan dieksekusi negara. Eksekusi dilakukan melalui JPU dan berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan," kata dia.
 
Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk DPR berniat mengklarifikasi sejumlah hal ke KPK. Salah satu temuan yang ingin diklarifikasi kepada KPK adalah aset-aset sitaan di Rupbasan.
 
Setelah mendengar keterangan dari Kepala Rupbasan di lima wilayah DKI Jakarta, Pansus mengetahui jika aset sitaan tersebut tak langsung dilelang setelah mendapat kekuatan hukum tetap (inkracht).
 
Tak hanya itu, Pansus juga berniat mengklarifikasi mengenai keberadaan uang hasil sitaan pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim satgas KPK.
 

 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif