Ilustrasi hukum. Medcom.id
Ilustrasi hukum. Medcom.id

ICW Kecam Sikap Resisten MA di Kasus Nurhadi

Nasional mahkamah agung Kasus Suap Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 07 Agustus 2020 13:43
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam sikap Mahkamah Agung (MA) yang keberatan sejumlah hakim diperiksa di kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris MA Nurhadi. Hakim tetap bisa dipanggil sebagai saksi untuk membongkar kasus itu.
 
"ICW mengecam sikap dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Mahkamah Agung, Abdullah, yang resisten terhadap pemanggilan hakim-hakim terkait kasus suap dan gratifikasi dari mantan Sekretaris MA, Nurhadi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2020.
 
Dua Hakim Agung Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati dipanggil KPK, Selasa, 4 Agustus 2020. Beberapa hakim lain juga dipanggil dalam kasus Nurhadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


MA menilai pemanggilan hakim tak bisa semena-mena dilakukan KPK. MA berdalih pemanggilan hakim diatur Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2012. Aturan menyebut penegak hukum tidak bisa begitu saja memeriksa para hakim.
 
ICW menilai MA keliru. "Dengan menggunakan asas hukum equality before the law, maka setiap pihak termasuk Hakim Agung sekali pun tidak berhak mendapatkan perlakuan khusus," tegas Kurnia.
 
(Baca: Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan Diperiksa Terkait Kasus Nurhadi)
 
Kurnia mengingatkan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal itu memperbolehkan penyidik memanggil siapa pun yang dinilai mengetahui seluk beluk suatu perkara.
 
"Penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subjek tersebut wajib hukumnya memenuhi panggilan penegak hukum," tutur Kurnia.
 
ICW meminta siapa pun tidak menghalangi pemeriksaan kasus rasuah Nurhadi. ICW menyebut hukuman pidana menanti siapa pun yang berusaha menghalangi pengungkapan kasus sesuai Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
"Maksimal hukuman 12 tahun penjara," tegas Kurnia.
 
ICW meminta KPK tak takut memanggil hakim agung bila dibutuhkan membongkar pemufakatan jahat Nurhadi. Mereka terus memelototi kasus ini.
 
"Penanganan perkara terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Nurhadi ini penting untuk dikawal bersama. Setidaknya penanganan perkara ini perlahan-lahan akan membuka tabir gelap penegakan hukum di Indonesia," tutur Kurnia.
 
Sebelumnya, MA menilai KPK salah jalur memeriksa beberapa hakim dalam kasus Nurhadi. Hal itu mengacu SEMA Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif