Jakarta: Oknum polisi yang kerap bertindak di luar kendali dinilai dipengaruhi oleh kesalahan memahami tugas seorang aparat. Aksi represif oknum polisi kerap terjadi saat mengawal unjuk rasa.
"Ada pemahaman yang keliru dan salah seolah-olah tugas polisi itu menjaga pemerintah, bukan itu," kata pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, kepada Medcom.id, Minggu, 17 Oktober 2021.
Fickar mengatakan polisi cukup mengawal pengamanan dari aksi sekelompok massa yang menyalurkan aspirasi. Polisi tidak boleh represif dan menghalang-halangi kegiatan tersebut.
"Yang dijaga itu keamanannya agar pesan unjuk rasa itu sebagai hak demokrasi rakyat tersampaikan kepada pemerintah," ujar Fickar.
Baca: Buntut Smackdown Mahasiswa, Polri Didesak Tindak Tegas Brigadir NP
Situasi di lapangan, kata Fickar, justru berbeda. Polisi represif terhadap masyarakat ketika menyuarakan aspirasinya.
"Jadi polisi itu mengawal masyarakat sebagai bagian dari tugas melayani masyarakat, bukan malah menjadi 'centeng' pemerintah menghalangi aspirasi rakyat," ucap Fickar.
Sebelumnya, publik menyoroti ulah Brigadir NP yang membanting (smackdown) mahasiswa UIN SMH Banten, Fariz. Aksi itu viral di media sosial (medsos). Dalam video berdurasi 48 detik yang tersebar, Brigadir NP membanting Fariz hingga terkapar dan terlihat kejang saat berdemonstrasi di Kantor Bupati Tangerang.
Brigadir NP telah meminta maaf atas kejadian di luar dari standar operasional prosedur (SOP) soal pengamanan itu. Aksi anggota Polresta Tangerang itu tengah diusut Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan Divisi Propam Polda Banten.
Jakarta: Oknum polisi yang kerap bertindak di luar kendali dinilai dipengaruhi oleh kesalahan memahami tugas seorang aparat. Aksi
represif oknum polisi kerap terjadi saat mengawal unjuk rasa.
"Ada pemahaman yang keliru dan salah seolah-olah tugas
polisi itu menjaga pemerintah, bukan itu," kata pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, kepada
Medcom.id, Minggu, 17 Oktober 2021.
Fickar mengatakan polisi cukup mengawal pengamanan dari aksi
sekelompok massa yang menyalurkan aspirasi. Polisi tidak boleh represif dan menghalang-halangi kegiatan tersebut.
"Yang dijaga itu keamanannya agar pesan unjuk rasa itu sebagai hak demokrasi rakyat tersampaikan kepada pemerintah," ujar Fickar.
Baca:
Buntut Smackdown Mahasiswa, Polri Didesak Tindak Tegas Brigadir NP
Situasi di lapangan, kata Fickar, justru berbeda. Polisi represif terhadap masyarakat ketika menyuarakan aspirasinya.
"Jadi polisi itu mengawal masyarakat sebagai bagian dari tugas melayani masyarakat, bukan malah menjadi 'centeng' pemerintah menghalangi aspirasi rakyat," ucap Fickar.
Sebelumnya, publik menyoroti ulah Brigadir NP yang membanting (
smackdown) mahasiswa UIN SMH Banten, Fariz. Aksi itu viral di media sosial (medsos). Dalam video berdurasi 48 detik yang tersebar, Brigadir NP membanting Fariz hingga terkapar dan terlihat kejang saat berdemonstrasi di Kantor Bupati Tangerang.
Brigadir NP telah meminta maaf atas kejadian di luar dari standar operasional prosedur (SOP) soal pengamanan itu. Aksi anggota Polresta Tangerang itu tengah diusut Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan Divisi Propam Polda Banten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
