Jakarta: Manajemen PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyatakan siap mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelidikan dugaan kasus suap perizinan, pengadaan proyek dan jual beli jabatan di Provinsi Maluku Utara (Malut). Kasus ini menjerat Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Sebagai bentuk dukungan terhadap KPK, perwakilan manajemen NHM Rara Dodo Lawolo menyebut perusahaan siap jika diperlukan keterangan sebagai saksi. Sebagai bagian dari masyarakat Maluku Utara, manajemen NHM juga mengapresiasi langkah KPK untuk mengusut dugaan kasus-kasus tersebut.
“Kami harap penyelidikan atas dugaan ini jadi langkah awal KPK untuk bersih-bersih dan memberantas korupsi di Provinsi Maluku Utara dan di Indonesia,” ujar Rara dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 30 Januari 2024.
Presiden Direktur NHM Robert Nitiyudo Wachjo berharap langkah bersih-bersih KPK di Provinsi Maluku Utara ini menjadi pelajaran dan preseden yang baik bagi pejabat pemerintah daerah dan pelaku bisnis lainnya agar taat hukum dan tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat.
“Saya ingin pengusutan kasus ini jadi pelajaran bagi kita. Korupsi ini dampaknya amat luas. Mereka yang memperoleh izin dengan menyuap, pada akhirnya berlaku serampangan terhadap lingkungan dan masyarakat. Pejabat yang disuap ini pun sejatinya mengorbankan negara dan rakyat,” kata Robert.
NHM tengah menjajaki berbagai peluang kerja sama bisnis baru dalam rangka ekspansi bisnis untuk 10 tahun ke depan. Salah satunya kontrak pertambangan dengan sebuah perusahaan asal Inner Mongolia yang memiliki spesialisasi di komoditas perak, timah, dan emas untuk area Toguraci Extension atau Shallut area.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, NHM juga telah bermitra dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dalam menjalankan bisnisnya. Ekspansi ini akan semakin memperkuat jejak langkah NHM bersama Indotan Group yang saat ini telah memiliki operasional tambang emas di Saudi Arabia.
“Saya sungguh berharap pengusutan kasus ini bisa jadi awal supaya pihak pemerintah daerah dan pelaku bisnis bisa fokus dan semakin memahami tanggung jawab mereka tidak hanya untuk mencapai keberlanjutan bisnis NHM, tapi juga keberlanjutan kehidupan dan masa depan dari seluruh karyawan, masyarakat lingkar tambang dan Maluku Utara,” ungkapnya.
Jakarta: Manajemen PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyatakan siap mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) dalam proses penyelidikan
dugaan kasus suap perizinan, pengadaan proyek dan jual beli jabatan di Provinsi Maluku Utara (Malut). Kasus ini menjerat Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Sebagai bentuk dukungan terhadap KPK, perwakilan manajemen NHM Rara Dodo Lawolo menyebut perusahaan siap jika diperlukan keterangan sebagai saksi. Sebagai bagian dari masyarakat Maluku Utara, manajemen NHM juga mengapresiasi langkah KPK untuk mengusut dugaan kasus-kasus tersebut.
“Kami harap penyelidikan atas dugaan ini jadi langkah awal KPK untuk bersih-bersih dan memberantas korupsi di Provinsi Maluku Utara dan di Indonesia,” ujar Rara dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 30 Januari 2024.
Presiden Direktur NHM Robert Nitiyudo Wachjo berharap langkah bersih-bersih KPK di Provinsi Maluku Utara ini menjadi pelajaran dan preseden yang baik bagi pejabat pemerintah daerah dan pelaku bisnis lainnya agar taat hukum dan tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat.
“Saya ingin pengusutan kasus ini jadi pelajaran bagi kita. Korupsi ini dampaknya amat luas. Mereka yang memperoleh izin dengan menyuap, pada akhirnya berlaku serampangan terhadap lingkungan dan masyarakat. Pejabat yang disuap ini pun sejatinya mengorbankan negara dan rakyat,” kata Robert.
NHM tengah menjajaki berbagai peluang kerja sama bisnis baru dalam rangka ekspansi bisnis untuk 10 tahun ke depan. Salah satunya kontrak pertambangan dengan sebuah perusahaan asal Inner Mongolia yang memiliki spesialisasi di komoditas perak, timah, dan emas untuk area Toguraci Extension atau Shallut area.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, NHM juga telah bermitra dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dalam menjalankan bisnisnya. Ekspansi ini akan semakin memperkuat jejak langkah NHM bersama Indotan Group yang saat ini telah memiliki operasional tambang emas di Saudi Arabia.
“Saya sungguh berharap pengusutan kasus ini bisa jadi awal supaya pihak pemerintah daerah dan pelaku bisnis bisa fokus dan semakin memahami tanggung jawab mereka tidak hanya untuk mencapai keberlanjutan bisnis NHM, tapi juga keberlanjutan kehidupan dan masa depan dari seluruh karyawan, masyarakat lingkar tambang dan Maluku Utara,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
