Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). Hal itu menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai situasi saat ini menunjukkan sesuatu, bahwa masyarakat tak punya tokoh panutan dalam kehidupan bernegara.
"Masyarakat tidak mempunyai tokoh panutan/role model dari pejabat negara yang bisa dijadikan acuan/pedoman berperilaku dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi Medcom.id, Senin, 15 Juli 2024.
Alex mengatakan perilaku koruptif masyarakat adalah cerminan kelakuan aparat birokrat, pejabat negara, dan penegak hukum. Mereka dapat dipandang publik tidak bekerja secara profesional dan berintegritas.
"(Seharusnya) masyarakat melihat dan menilai gaya hidup para pejabat negara dan aparat penegak hukum yang jauh dari nilai-nilai korupsi," ujar Alex.
Selain itu, masyarakat melihat penegakan hukum yang tak tegas. Hukum dipandang lentur ketika pihak berperkara memiliki kuasa dan uang.
"Hukum demikian lentur sesuai penafsiran dan kepentingan para pihak yang memiliki kekuasaan dan mereka yang mempunyai uang," ucap Alex.
BPS membeberkan penurunan IPAK pada 2024 menjadi 3,85. Skor itu menunjukkan masyarakat makin permisif dan acuh terhadap korupsi.
"Penurunan IPAK tentunya merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rilis virtual, Senin, 15 Juli 2024.
Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). Hal itu menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menilai situasi saat ini menunjukkan sesuatu, bahwa masyarakat tak punya tokoh panutan dalam kehidupan bernegara.
"Masyarakat tidak mempunyai tokoh panutan/role model dari pejabat negara yang bisa dijadikan acuan/pedoman berperilaku dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi
Medcom.id, Senin, 15 Juli 2024.
Alex mengatakan
perilaku koruptif masyarakat adalah cerminan kelakuan aparat birokrat, pejabat negara, dan penegak hukum. Mereka dapat dipandang publik tidak bekerja secara profesional dan berintegritas.
"(Seharusnya) masyarakat melihat dan menilai gaya hidup para pejabat negara dan aparat penegak hukum yang jauh dari nilai-nilai korupsi," ujar Alex.
Selain itu, masyarakat melihat penegakan hukum yang tak tegas. Hukum dipandang lentur ketika pihak berperkara memiliki kuasa dan uang.
"Hukum demikian lentur sesuai penafsiran dan kepentingan para pihak yang memiliki kekuasaan dan mereka yang mempunyai uang," ucap Alex.
BPS membeberkan penurunan IPAK pada 2024 menjadi 3,85. Skor itu menunjukkan masyarakat makin permisif dan acuh terhadap korupsi.
"Penurunan IPAK tentunya merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rilis virtual, Senin, 15 Juli 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
