Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

KY: Malaadministrasi Kewenangan Ombudsman

Nasional pelecehan seksual
Fachri Audhia Hafiez • 08 Juli 2019 17:15
Jakarta: Komisi Yudisial (KY) menegaskan hanya berwenang menindaklanjuti perilaku hakim yang menangani sebuah perkara. Masalah dugaan malaadministari Mahkamah Agung (MA) dalam peninjauan kembali (PK) kasus Baiq Nuril menjadi kewenangan Ombudsman.
 
"Jadi tinggal dilihat, kalau itu memang kewenangan dari Ombudsman yang kaitannya dengan malaadministrasi memang di sana," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2019.
 
Menurut dia, pihaknya hanya akan menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Sementara itu, masalah malaadministrasi menjadi sepenuhnya kewenangan Ombudsman.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, anggota Ombudsman Ninik Rahayu menilai MA mengabaikan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan. Ini merujuk pada penolakan PK yang diajukan Nuril kepada MA.
 
Peraturan MA Nomor 3 dilakukan karena ingin melindungi warga negara dari segala tindakan diskriminasi yang merupakan implementasi hak konstitusional. Itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
 
Baca: Baiq Nuril Bahas Amnesti dengan Menkumham
 
Saat ini, perempuan rentan mendapat diskriminasi gender. Padahal, ada unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) di Polri yang dapat membantu mendalami posisi dan kondisi kerentanan perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Faktanya, dimensi gender dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual yang dialami Baiq sama sekali tak terlihat.
 
"Maka hakim sebagai garda terakhir penegakan hukum dalam mengadili kasus terkait perempuan dan anak, termasuk kasus Baiq wajib menggali dan mengoreksi yang telah dilakukan aparat penegak hukum sebelumnya terkait kerentanan akibat diskriminasi gender tersbut," jelas Ninik di Jakarta.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif