Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Baiq Nuril Bahas Amnesti dengan Menkumham

Nasional pelecehan seksual
Whisnu Mardiansyah • 08 Juli 2019 16:54
Jakarta: Terdakwa Baiq Nuril menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Dia membahas pengajuan amnesti kepada Presiden Joko Widodo setelah permohonan peninjauan kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA).
 
Dalam pertemuan tersebut, Baiq Nuril didampingi politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan kuasa hukumnya, Joko Jumadi. Tidak banyak kata yang terlontar dari Baiq. Ia hanya bersyukur atas dukungan publik kepadanya.
 
"Terima kasih atas dukungannya," kata Baiq kepada pewarta di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Riekeyang turut mendampingi berharap pertemuan dengan Menkumham memberikan masukan dan solusi atas kasus yang menjerat Baiq Nuril. Dengan begitu, usai pertemuan ini, amnesti bisa segera diajukan.
 
"Mohon doanya mudah-mudahan ada hasil terbaik untuk Bu Nuril dan insyaallah Pak Jokowi memberikan perhatiannya," ucap Rieke.
 
Sementara itu, Joko Jumadi menyampaikan amnesti opsi paling rasional untuk Baiq Nuril saat ini. Mekanisme pengajuannya akan dibahas dengan Menkumham.
 
"Nah inilah yang akan kami diskusikan dengan Pak Menteri terkait dengan opsi yang kami tawarkan permohonan untuk amnesti," ujarnya.
 
MA menolak permohonan PK mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun atas kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah UU Nomor 19 Tahun 2016. Namun, Presiden mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti.
 
"Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Baca: Kejaksaan Tak Buru-Buru Eksekusi Baiq Nuril
 
Presiden enggan mengomentari putusan yang dikeluarkan MA. Ia berharap Baiq Nuril segera mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.
 
Presiden juga akan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menkumham, dan Jaksa Agung M Prasetyo, terkait kasus ini. Presiden ketujuh Indonesia akan mencarikan solusi terbaik buat Baiq Nuril.
 
"Apakah amnesti atau yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi kita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif," pungkas Presiden.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif