Juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman. Foto: Kautsar Widya Prabowo/Medcom.id
Juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman. Foto: Kautsar Widya Prabowo/Medcom.id

Gerindra Sebut Pemberian Grasi Annas Maamun Tepat

Nasional suap gubernur riau Diskon Hukuman Koruptor
Kautsar Widya Prabowo • 08 Desember 2019 18:56
Jakarta: Juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman menyebut pemberian grasi kepada mantan Gubernur Riau Annas Mamun sudah tepat. Annas sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan.
 
"Beliau ini bukan sekadar lansia tapi usianya juga sudah di atas batas usia di Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Nomor 32 Tahun 2018) 60 tahun. Nah dia kalau enggak salah 79 (tahun) sekian. Jadi wajar (pemberian grasi)," ujar Habiburokhman usia diskusi Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Hentikan Diskon Hukuman Koruptor' di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Desember 2019.
 
Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 menyebut narapidana lanjut usia dapat memperoleh fasilatas-fasilitas penunjang di lapas. Misalnya, tombol emergency, dan kunjungan dokter kapanpun. Sayangnya, lapas khusus lansia baru ada di Serang, Banten.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apakah itu bisa berlaku untuk Annas Maamun? Saya pikir susah karena setahu saya baru ada satu lapas yang khusus lansia," jelas anggota Komisi III DPR itu.
 
Habiburokhman mengaku tidak mendukung praktik rasuah yang dilakukan Annas. Namun, pemberian grasi harus diberikan atas dasar kemanusiaan.
 
Dia meyakini Presiden Joko Widodo mengikuti prosedur hukum dalam memberikan grasi. Dia pun akan menerima apa pun aduan dari masyarakat terkait grasi ini.
 
"Kalau Annas Mamun diberikan grasi (dianggap) tidak tepat. Ya tunjukkaan saja ke kita nanti kita tunjukkan hak pengawasan kita. Mana orang sehat, tidak tua diberikan grasi. Itu baru kita persoalkan," pungkas dia.
 
Jokowi sebelumnya memberikan grasi kepada Annas. Dia merupakan terpidana kasus alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
 
Annas diganjar hukuman tujuh tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hukuman ini lebih lama satu tahun dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 24 Juni 2015.
 
Dalam perjalanan masa hukuman, Annas memperoleh grasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi, Jumat, 25 Oktober 2019. Annas dapat bebas pada Sabtu, 3 Oktober 2020, dari semula Senin, 3 Oktober 2021.
 
Annas juga masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Riau 2014 dan RAPBD Tambahan 2015. KPK masih menyelidiki kasus tersebut.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif