Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri

Uang Suap untuk Edhy Prabowo Diduga Diberikan Melalui Sespri

Nasional kpk Lobster OTT KPK Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 08 Januari 2021 12:09
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang oleh Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Pemberian diduga untuk mengurus ekspor benih lobster.
 
"Dugaan adanya pemberian uang oleh tersangka SJT (Suharjito) kepada EP (Edhy Prabowo) melalui staf pribadinya SAF (Safri) terkait pengurusan perizinan dan pengiriman benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021.
 
Ali menuturkan dugaan pemberian itu didalami saat penyidik memeriksa Suharjito, Kamis, 7 Januari 2021. KPK juga mengonfirmasi kegiatan PT DPP dalam pengurusan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Edhy Prabowo, staf hhusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
(Baca: Saksi Kunci Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster Meninggal)
 
Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu. Sebagian uang digunakan Edhy untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri di Honolulu, Hawaii.
 
Penyidik menduga KKP memonopoli ekspor. Sebab, ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif