Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Saksi Kunci Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster Meninggal

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 04 Januari 2021 13:53
Jakarta: Direktur PT Perishable Logistic Indonesia (PLI) Deden Deni meninggal. Dia menjadi salah satu saksi penting di kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Informasi yang kami terima yang bersangkutan meninggal sekitar 31 Desember 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 4 Januari 2021.
 
Menurut Fikri, Deden sudah dicegah bepergian ke luar negeri hingga enam bulan. Langkah itu dilakukan agar KPK tidak sulit menghubungi Deden saat diperlukan. Namun, Ali memastikan wafatnya Deden tidak mengubah pola pemeriksaan atau membuat proses penyidikan mandek.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sejauh ini masih berjalan dan tentu masih banyak saksi dan alat bukti  lain yang memperkuat pembuktian rangkaian perbuatan dugaan korupsi para tersangka," tegas Ali.
 
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo menjadi tersangka bersama enam orang lain dalam kasus ini. Tersangka penerima suap, yakni Edhy Prabowo; Staf Khusus Menteri KP Safri dan Andreau Pribadi Misanta; pengurus PT ACK Siswadi; istri Staf Menteri KP Ainul Faqih; dan sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.
 
Baca: KPK Fokus Usut Aliran Uang Korupsi Edhy Prabowo
 
Direktur PT DPP Suharjito menjadi tersangka pemberi suap. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu (Rp1,3 miliar, kurs US$1=Rp13.800) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri di Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kasus ini. Pasalnya, ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 
 
Penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif